Sabtu, 27 April 2024-DPC SBMI Kabupaten Tegal bersama program Ship to Shore South East Asia melalui program Ship to Shore South East Asia membuka pusat layanan dan Informasi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Kapal Ikan di Kabupaten Tegal. Pusat layanan dan informasi ini didirikan bertujuan untuk membantu para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di […]
Indramayu- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah melaksanakan Konsultasi Daerah bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Indramayu pada, Kamis (29/02/24) tepatnya di Gedung Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Konsultasi daerah (konsulda) ini dilaksanakan menyambung dari rekomendasi mengenai Peluang dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor
Lumajang, 15 April 2024- Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Lumajang melakukan pendampingan pada pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang Jawa Timur dengan negara penempatan Malaysia pada, Senin (15/04/24). Sebelumnya pada Minggu, (14/04/24) Madiono selaku Ketua DPC SBMI Lumajang menerima aduan dari anak Pekerja Migran
Jakarta, 25 Maret 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), diundang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia dalam hal menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Pusat. Pertemuan ini adalah keberlanjutan dari Putusan Mediasi Perkara Sengketa Informasi Publik dimaksud, yang mana telah disepakati dalam putusan mediasi bahwa informasi yang dimohonkan SBMI adalah informasi yang bersifat terbuka. Pasca putusan, Dewan
PASCA PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK: KEMENHUB UNDANG SBMI UNTUK PEMBERIAN INFORMASI Read More »
Jakarta, 15 Maret 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menghadiri Sidang sengketa informasi publik dengan Agenda Putusan, yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 024/III/KIP-PSI/2023 antara Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) sebagai Termohon, tepatnya di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat Pada Jumat, (15/03/24).
Jakarta, 01 April 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Korban CPMI ke Jepang hadir dalam Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 3 terdakwa berinisial Arif Abdul Karim Rosyid (29), Mohammad Rif’an (30), dan Andrean (38) yang ditangkap oleh gabungan Polres Jakarta Selatan
Jakarta, 22 Februari 2024 – Ahli Pihak Terkait dalam judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023[1], Arie Afriansyah S.H., MIL., Ph.D, menyatakan bahwa status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri
Jakarta– Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan mediasi terkait Sengketa Informasi Publik yang dilayangkan kepada Kementerian Perhubungan pada 2023 lalu. Mediasi ini berlangsung antara SBMI dengan Kementerian Perhubungan (kemenhub) pada Selasa (05/03/2024) bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Wisma BSG. Mediasi ini berawal dari Pengajuan Permohonan Informasi Publik yang tidak ditanggapi oleh Kemenhub dan
Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menghadiri Sidang sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 024/III/KIP-PSI/2023 antara Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) sebagai Termohon, tepatnya di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat Gedung Annex pada Selasa, (20/02/24). Pada 23 Maret
Pemeriksaan Awal Sidang Komisi Pusat: SBMI Dengan Kementerian Perhubungan Read More »
Jakarta, 05 April 2024- Pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR, namun sampai menjelang berakhirnya masa jabatan DPR-RI periode 2019 sampai 2024 pembahasan dan pengesahan RUU PPRT mengalami kemacetan. Melalui data Badan Pelindungan
