Kebijakan

BERPARTISIPASI DALAM KONSULDA; SBMI MENDUKUNG PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENERBITAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL INDRAMAYU

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Pengorganisasian, Siaran Pers /

Indramayu-  Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah melaksanakan Konsultasi Daerah bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Indramayu pada, Kamis (29/02/24) tepatnya di Gedung Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Konsultasi daerah (konsulda) ini dilaksanakan menyambung dari rekomendasi mengenai Peluang dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor […]

BERPARTISIPASI DALAM KONSULDA; SBMI MENDUKUNG PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENERBITAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL INDRAMAYU Read More »

PASCA PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK: KEMENHUB UNDANG SBMI UNTUK PEMBERIAN INFORMASI

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Siaran Pers /

Jakarta, 25 Maret 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), diundang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia dalam hal menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Pusat. Pertemuan ini adalah keberlanjutan dari Putusan Mediasi Perkara Sengketa Informasi Publik dimaksud, yang mana telah disepakati dalam putusan mediasi bahwa informasi yang dimohonkan SBMI adalah informasi yang bersifat terbuka. Pasca putusan, Dewan

PASCA PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK: KEMENHUB UNDANG SBMI UNTUK PEMBERIAN INFORMASI Read More »

PUTUSAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK; PENGAJUAN PERMOHONAN SBMI DINYATAKAN BERSIFAT TERBUKA

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 15 Maret 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menghadiri Sidang sengketa informasi publik dengan Agenda Putusan, yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 024/III/KIP-PSI/2023 antara Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) sebagai Termohon, tepatnya di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat Pada Jumat, (15/03/24). 

PUTUSAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK; PENGAJUAN PERMOHONAN SBMI DINYATAKAN BERSIFAT TERBUKA Read More »

AHLI: UPAYA PENGHAPUSAN PELAUT MIGRAN DARI UU PPMI ADALAH KEMUNDURAN SERTA MELENCENG DARI SEMANGAT DAN AMANAT KONSTITUSI

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Siaran Pers /

Jakarta, 22 Februari 2024 – Ahli Pihak Terkait dalam judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023[1], Arie Afriansyah S.H., MIL., Ph.D, menyatakan bahwa status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri

AHLI: UPAYA PENGHAPUSAN PELAUT MIGRAN DARI UU PPMI ADALAH KEMUNDURAN SERTA MELENCENG DARI SEMANGAT DAN AMANAT KONSTITUSI Read More »

SBMI MENDESAK DPR-RI UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta, 05 April 2024- Pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR, namun sampai menjelang berakhirnya masa jabatan DPR-RI periode 2019 sampai 2024 pembahasan dan pengesahan RUU PPRT mengalami kemacetan.  Melalui data Badan Pelindungan

SBMI MENDESAK DPR-RI UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA Read More »

SBMI AUDIENSI KE KEMENAKER BAHAS BLK KOMUNITAS UNTUK BURUH MIGRAN 

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Sebelum Bekerja, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta- Menindaklanjuti Tantangan dari Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk mendirikan atau membuat Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di daerah-daerah yang disampaikannya pada saat membuka Kongres VII SBMI di Gedung Wisma Haji, Jakarta Timur, pada Senin 4 Desember 2023 yang lalu.  SBMI dan Direktorat Pembinaan Palatihan Vokasi dan Produktivitas

SBMI AUDIENSI KE KEMENAKER BAHAS BLK KOMUNITAS UNTUK BURUH MIGRAN  Read More »

DPC SBMI INDRAMAYU MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBAHASAN RANPERDES DI TIGA DESA KABUPATEN INDRAMAYU

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan /

Indramayu, 23-24 Januari 2024-  Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Indramayu melaksanakan kunjungan ke Desa Krasak, Desa Karanganyar dan Desa Limbangan dalam rangka mendukung pembahasan rancangan peraturan desa (ranperdes) tentang pelindungan pekerja migran Indonesia asal Desa Krasak, Desa Karanganyar dan Desa Limbangan pada Selasa-Rabu (23-24/01/24). Hal ini menjadi salah satu tindak lanjut

DPC SBMI INDRAMAYU MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBAHASAN RANPERDES DI TIGA DESA KABUPATEN INDRAMAYU Read More »

MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI

Tinggalkan Komentar / Kebijakan, Kegiatan, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta, 24 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang terdaftar dalam perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 [1] pada Senin (22/1/2024). Ketetapan itu diambil lewat rapat permusyawaratan hakim pada 10 Januari lalu. “Menetapkan

MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI Read More »

SATU KAPAL, KEMNAKER DAN TAPMI SATU PANDANGAN TERHADAP JR UU PPMI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta, 15 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 6 serikat dan 3 NGO lainnya melaksanakan audiensi bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna menyelaraskan pandangan dengan pemerintah dalam upaya mempertahankan Pasal 4 ay at 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  (UU 18/2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran

SATU KAPAL, KEMNAKER DAN TAPMI SATU PANDANGAN TERHADAP JR UU PPMI DI MAHKAMAH KONSTITUSI Read More »

TAPMI Audiensi ke Kementerian Hukum dan HAM dalam Hal Menjadi Pihak Terkait Judicial Review Undang-Undang 18/2017 tentang PPMI di Mahkamah Konstitusi

Tinggalkan Komentar / Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta, 12 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang bergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 8 serikat dan NGO lainnya melaksanakan audiensi guna menyelaraskan pandangan dengan pemerintah dalam upaya mempertahankan Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  (UU 18/2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Direktorat Jenderal

TAPMI Audiensi ke Kementerian Hukum dan HAM dalam Hal Menjadi Pihak Terkait Judicial Review Undang-Undang 18/2017 tentang PPMI di Mahkamah Konstitusi Read More »