Jakarta, 3 April 2024 – Sebuah miniatur kapal sepanjang tiga meter berwarna biru dan corong hitam dengan nama KM Derita Nelayan terlihat berada di depan Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda), Jakarta, pada Rabu (3/4/2024) pagi. Di depan kapal itu, terlihat pula seorang yang melakukan aksi teatrikal sebagai awak kapal yang terjerat di dalam jaring kapal. […]
Jakarta, 31 Maret 2024 – Program magang dari 33 kampus ternama di Indonesia yang menempatkan para mahasiswanya untuk magang di Jerman mendapat kritik keras belum lama ini. Kritik ini disasarkan setelah 4 mahasiswa asal Indonesia mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman. Dari hasil kronologis yang
Jakarta- Menindaklanjuti Tantangan dari Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk mendirikan atau membuat Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di daerah-daerah yang disampaikannya pada saat membuka Kongres VII SBMI di Gedung Wisma Haji, Jakarta Timur, pada Senin 4 Desember 2023 yang lalu. SBMI dan Direktorat Pembinaan Palatihan Vokasi dan Produktivitas
SBMI AUDIENSI KE KEMENAKER BAHAS BLK KOMUNITAS UNTUK BURUH MIGRAN Read More »
Jakarta, 4 Februari 2024 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) usai menggelar peningkatan kapasitas untuk organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pemalang bertemakan “Pemberian Layanan Terhadap Awak Kapal Perikanan Migran melalui kewenangan pemerintah daerah dan desa di Kabupaten Pemalang sebagai Implementasi UU 18/2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” selama dua hari di Hotel Swissbell, Kalibata, Jakarta
Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Nusa Tenggara Barat melaksanakan silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait pelindungan pekerja migran Indonesia asal NTB bersama Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat. Diskusi ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris DPC SBMI Lombok Tengah, ketua DPC SBMI Lombok Barat serta ketua DPC SBMI
Indramayu, 23-24 Januari 2024- Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Indramayu melaksanakan kunjungan ke Desa Krasak, Desa Karanganyar dan Desa Limbangan dalam rangka mendukung pembahasan rancangan peraturan desa (ranperdes) tentang pelindungan pekerja migran Indonesia asal Desa Krasak, Desa Karanganyar dan Desa Limbangan pada Selasa-Rabu (23-24/01/24). Hal ini menjadi salah satu tindak lanjut
Jakarta, 24 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang terdaftar dalam perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 [1] pada Senin (22/1/2024). Ketetapan itu diambil lewat rapat permusyawaratan hakim pada 10 Januari lalu. “Menetapkan
Jakarta, 15 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 6 serikat dan 3 NGO lainnya melaksanakan audiensi bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna menyelaraskan pandangan dengan pemerintah dalam upaya mempertahankan Pasal 4 ay at 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU 18/2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran
SATU KAPAL, KEMNAKER DAN TAPMI SATU PANDANGAN TERHADAP JR UU PPMI DI MAHKAMAH KONSTITUSI Read More »
Jakarta, 12 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang bergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 8 serikat dan NGO lainnya melaksanakan audiensi guna menyelaraskan pandangan dengan pemerintah dalam upaya mempertahankan Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU 18/2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Direktorat Jenderal
Jakarta, 08 Desember 2023 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah menyelesaikan seluruh agenda kongres VII SBMI di Jakarta Timur pada 4-8 Desember 2023. Kongres yang merupakan forum tertinggi SBMI berhasil memilih Hariyanto Suwarno dan Juwarih sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dengan masa bakti 2023-2028 secara aklamasi. Dari 11 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan
