Jakarta, 24 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 18
Jakarta, 15 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 6 serikat dan 3 NGO lainnya melaksanakan
Jakarta, 12 Januari 2024- Serikat Buruh Migran Indonesia yang bergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) dengan 8 serikat dan NGO lainnya melaksanakan audiensi
Jakarta, 20 November – Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat tim kerja untuk merumuskan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyelenggaraan kegiatan ini
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Solidaritas Perempuan hadir dalam Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Indramayu untuk pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Jawa Timur melakukan pendampingan terhadap pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlantar di Malaysia pada
Jakarta, 5 September 2023 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan
Dalam agenda memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia pada 30 Juli 2023 lalu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkapkan realitas penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan
Ada ribuan lowongan kerja di Jawa Tengah, misalnya di Jepara saat ini membutuhkan 7000 pekerja. Belum lama ada sembilan inventsor yang datang untuk berinvestasi di
