
LEBIH BAIK ANGGARAN KBRI UNTUK TKI, BUKAN MENTERI & DPR RI
SBMI Arab Saudi : Daripada fasilitasi Menteri dan DPR RI lebih baik anggaran KBRI digunakan sebesar-sebesarnya untuk pelayanan Buruh Migran Indonesia
SBMI Arab Saudi : Daripada fasilitasi Menteri dan DPR RI lebih baik anggaran KBRI digunakan sebesar-sebesarnya untuk pelayanan Buruh Migran Indonesia
H. Zaenal Muttaqien Ketua SBMI Arab Saudi : agar buruh migran tidak dimakan “serigala” maka mau tidak mau harus berorganisasi
Kepmenaker 98/2012 Tentang Komponen Biaya Penempatan TKI PRT Hongkong, adalah sumber dari mahalnya beban biaya BMI Hongkong, akibatnya harus utang dan dibayar melalui potongan gaji selama 6-8 bulan
Hariyanto : kerja-kerja organisasi difokuskan pada pengorganisasian, advokasi kasus dan kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Saling share infomrasi kekuatan dan kelemahan menjadi penting dalam konsolidasi SBMI
Adanya sama dengan tidak adanya. Kurang lebih itulah kondisi yang dialami warga negara indonesia dalam memandang pemerintah, disisi lain pemerintah juga begitu hebatnya menafikan keberadaan organisasi buruh migran
Elis Susandra : Biaya TKI Hongkong 27.077.400 s/d 30.077.400. Biaya ini ditanggung majikan 12.297.000 s/d 15.297.000, di tanggung oleh TKI adalah sebesar 14.780.400. Kenapa potongannya mencapai 26.203.800 s/d Rp 35.700.00?
Asiknya berdiskusi di group Whatsapp, bisa berdiskusi jarak jauh lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Kali ini SBMI Hong Kong, menjawab pertanyaan syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim asuransi TKI?
Asiknya berdiskusi di group whatsapp, bisa berdiskusi jarak jauh lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Kali ini SBMI Hong Kong mendiskusikan tentang hak atas asuransi TKI. Resiko apa saja yang ditanggung oleh perusahaan asuransi TKI?
Robidin : Saya sudah membayar biaya proses bekerja ke taiwan sebesar 31 juta, begitu saya sudah bekerja kemudian gaji saya dipotong sebesar 3 juta/bulan. Pertanyaan saya berapa sih biaya penempatan TKI Taiwan sektor formal?
KH Hasyim Muzadi salah seorang anggota Wantimpres merekomendasikan adanya pengakuan organisasi buruh migran dalam revisi Undang Undang Perlindungan TKI