SBMI Sekampung Udik : Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit dan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah
Sejak Mei 2015 Kemnaker menghentikan penempatan buruh migran PRT ke Arab Saudi, PT Kensur Hutama tetap memberangkatkan dengan modus kerja cleaning service di perusahaan.
Juwarih : Saya menilai kegiatan ini sangat positif karena banyak pemerintah daerah yang masih belum tahu dengan kebijakan baru ini (UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
Yunita Rohani: Daryati tidak memiliki catatan kejahatan, niat Daryati bekerja ke Singapura untuk mengobati bapaknya yang stroke, jika tidak ada situasi yang memaksa, tidak mungkin ia melakukan pembunuhan
Hariyanto: buruh migran perempuan yang kabur itu seperti peribahasa lepas dari mulut harimau, masuk kedalam mulut buaya, Sangat rentan, termasuk rentan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi.
Setiap PJTKI memiliki deposito atau uang jaminan di Kementerian Ketengakerjaan, jika PJTKI tidak kooperatif untuk menyelesaikan sengketa, maka deposito itu harus dicairkan.
SBMI Banten melaporkan Asiah kepada Polda Banten atas dugaan penipuan kepada calon buruh migran yang telah direkrutnya, kerugian mencapai 120 juta.
Undang Undang Nomor 18 ahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang Undang ini mengganti nomor 39/2004
Hariyanto: Saya menghimbau BMI Suriah untuk mendownload Safe Travel karena didalam aplikasi itu ada tombol darurat (panic button) yang langsung terkoneksi dengan KBRI Damaskus, atau menghubungi +963 954444 810
Hariyanto: berdasarkan pasal 73 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diatur bahwa kepulangan BMI terjadi karena perang.
