TKI yang menghadapi masalah, mereka pulang dalam kondisi lemah baik jiwa maupun ekonomi. Kelompok ini sangat membutuhkan adanya perlindungan. Program reintegrasi menjadi salah satu solusi untuk pemulihan psikis dan ekonomi, agar bisa menyatu dalam keadaan utuh
Memanfaatkan momentum nadran (pesta laut), SBMI Indramayu membuka posko pengaduan TKI di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dari tanggal 1-8 Oktober 2014.
HIV/AIDS adalah salah satu resiko menjadi buruh migran, berdasarkan fakta banyak buruh migran yang menjadi korban kekerasan seksual yang menjadi alat penyebaran HIV/Aids
SBMI Cirebon kawal ketat pemenuhan hak ahli waris dari Almarhum Chairil Asrol TKI asal Cirebon yang meninggal pada 26 Juli 2014 lalu di Taiwan. Pemenuhan hak tersebut antara lain adalah informasi mengenai penyebab kematian, pemenuhan hak atas perlindungan asuransi baik di dalam maupun di luar negeri.
Indonesia Family Network (IFN) Singapura bekerjasama dengan SBMI Karawang membantu biaya proses persalinan korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Diusia kehamilan yang sudah tua, korban masih mengalami trauma setelah 4,7 tahun bekerja di Yordania
Sejumlah TKI ABK menuntut informasi kepada PT Lakemba Jaya Bahari mengenai besaran bonus sandar, bongkaran, penjualan sirip hiu, dan bonus jabatan, mereka juga menolak tanda tangani surat pernyataan bahwa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TKI ABK
Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, PPTKIS berkewajiban: 1. Memberi tahukan kepada keluarga, 2.Menicari informasi tentang penyebabnya, 3.Menanggung biaya pemulangkan jenazah, 4.Mengurus pemakaman di LN, 5. Melindungi harta TKI, 6. Mengurus hak-hak TKI
Dalam konteks anak dan migrasi keluar negeri, setidaknya ada dua persoalan yang ditimbulkannya yaitu pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pemberangkatan anak dibawah umur ke luar negeri, kerentanan ini perlu mendapat perhatian khusus.
Cak Imin dan Ganjar kunjungi stand SBMI Wonosobo yang menjajakan produk hasil olahan mantan buruh migran, apresiasi para pejabat tidak boleh hanya menjadi pemanis bibir, lebih dari itu harus menjadi kebijakan yang mendorong mantan buruh migran untuk menciptakan lapangan kerja produktif,
Dengan mengisi layanan pantau PJTK online, maka buruh migran sudah memberikan sumbangan informasi secara otomatis kepada buruh migran atau masyarakat lainnya untuk mendapatkan informasi tentang baik atau buruknya pelayanan penempatan dan perlindungan PJTKI
