Dalam rangka mencerdaskan Buruh Migran dan Keluarganya, DPN SBMI berencana akan membuat perpustakaan, baik dipusat maupun di daerah. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar, dan buku adalah kawan baik dalam belajar”. Hibah buku dari Yayasan Tifa
Dihari Sumpah Pemuda 28/10/2013 kemarin, tidak ada satupun yang mempertanyakan KTKLN kepada Neni, Ia dan tiga teman lainnya betul-betul merasa diperlakukan sebagai manusia di Bandara Soetta, Ini bukan kado Sumpah Pemuda tapi akibat dari gerakan HAPUS KTKLN
Konsorsium akan membayar klaim paling lambat tujuh hari setelah pengajuan berkas. Kecepatan pembayaran klaim, tidak akan mempermasalahkan penyakit bawaan sebagai alasan tidak bayar klaim, termasuk kemudahan dalam pembayaran biaya bantuan hukum.
Gerakan buruh migran harus harus ada disetiap tingkatan, mulai dari tingkatan lokal, nasional, regional dan internasional. Karena persoalan migrasi adalah persoalan global
Mahendra SH Ketua DPW SBMI NTBTimur NTB, pertanyakan santunan asuransi Nurudin buruh migran asal Desa Montog Atas Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok, sudah sembilan bulan setelah meninggalnya, santunan asuransi itu hingga kini belum diterima oleh ahli warisnya.
Jelang Pertemuan ke-6 Forum ASEAN tentang Pekerja Migran, ILO menggelar pertemuan nasional untuk mendiskusikan dan mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan pada Forum Pertemuan Asean di Brunai Darussalam
4 kali persidangan Panja DPR hingga saat ini masih berdebat soal judul. Rieke khawatir jika RUU PPTKILN dipaksakan rampung pada tahun politik inI (2013) malah lebih buruk dari sebelumnya.
Untuk menghindari masalah baru, kami telah menegaskan kepada petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta tidak lagi menanyakan penumpang TKI perihal kepemilikan KTKLN. Ttd Efendy B Peranginangin Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta
Pencekalan BMI masih terus terjadi, dari mei 2013 lalu Nakertrans baru menerbitkan surat kepada Kemenkumham dan Kanim Soetta, sementara intansi terkait lainnya seperti BNP2TKI dan maskapai-maskapai belum, ketidak pastian pelayanan ini merugikan hak konstitusional buruh migran
boleh saja bergembira dengan penghapusan KTKLN dalam aturan perpanjangan kontrak kerja untuk buruh migran PRT, dari 11 pasal dalam Permen tersebut ada beberapa pasal menjerat yang harus dikritisi, apa saja tuh? klik …
