27 Aturan Pelaksana turunan dari Undang Undang No. 18/2007 tentang Pelindungan Pekerja MIgran, harus diselesaikan oleh pemerintah.
MASYARAKAT SIPIL BAHAS ATURAN PELAKSANA UU PELINDUNGAN BURUH MIGRAN Read More »
AFML 10: Memperkuat standar perlindungan & peningkatan pelaksanaan kebijakan dan layanan pendukung pekerja rumah tangga migran di ASEAN
REKOMENDASI ASEAN FORUM ON MIGRAN LABOUR (AFML) DI FILIPINA Read More »
Dede Yusuf: Setelah disahkan, pemerintah diminta segera menyusun aturan pelaksanaan dan sosialisasi , agar berlaku efektif
DPR SAHKAN UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
Rabu, 25 Oktober 2017, DPR dijadwalkan Rapat Paripurna membahas RUU PPMI
DPR RAPAT PARIPURNA RUU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
Jaringan Buruh Migran menlai draft UU PPMI masih ada kelemahan.
JBM KAWAL LAGI REVISI UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
Asas pembentukan peraturan perudang-undangan: Tujuan, Kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis & materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
PNA mengabarkan Instrumen ASEAN untuk perlindungan buruh migran akan disepakati pemimpin ASEAN bulan November 2017 ini.
JBM OPTIMIS INSTRUMEN ASEAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN, DISEPAKATI Read More »
Dalam hal Mengingat, usulan DPR dan Pemerintah hampir sama, hanya saja pemerintah menambahkan UU No. 6/2012
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (4) Read More »
Tahapan revisi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (1) Read More »
Bobi Sekjen SBMI : besarnya kompenen biaya ini disebabkan adanya pasal karet, yaitu pasal 76 UU 39/2004, ayat pertama membatasi biaya, ayat keduanya bocor
JBM: MERDEKAKAN BURUH MIGRAN DARI BIAYA PENEMPATAN Read More »
