Kemarin Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja menyelenggarakan peluncuran buku hasil penelitiannya. Buku tersebut berjudul “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM
Jaringan Buruh Migran (JBM) adalah koalisi 28 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serta organisasi yang
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PPTKLN Kemnaker) Rendra menyampaikan bahwa Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dibangun untuk layanan pelindungan Pekerja
Tujuannya agar calon buruh migran dapat menikmati akses layanan yang mudah murah aman selamet dan untung.
Ditegaskan Eva Trisiana Direktur PPTKLN Kemnaker, termasuk yang paling alot RPP Pelindungan Awak Kapal
Savitri Wisnu Wardani : Issu perlindungan buruh migran perlu diadvokasi melalui mekanisme HAM ASEAN
Risca Dewi Solidaritas Perempuan: jangan karena alasan penyederhanaan lalu mengingkari amanat Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Bobi: sebaiknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) itu di kabupaten/kota karena layanan yang baik itu dekat dengan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan
Safe and Fair bertujuan untuk mewujudkan migrasi yang aman dari kekerasan dan perdagangan orang serta adil dalam kerangka gender
Usulan Pokja ASEAN JBM: kerja layak dan jaminan sosial, perlindungan buruh migran mulai dari pra penempatan, masa kerja, dan setelah bekerja
