Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai, masuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ke dalam RUU Cipta Kerja sangat mengejutkan.
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai di Taman Aspirasi, kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2020 untuk
Siaran Pers terkait laporan investigasi mengungkap praktik perdagangan orang dalam bisnis penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) ini telah dipublikasikan pada 30 Juli 2020. Dokumen lengkap
Siaran Pers SBMI terkiat tuntutan kepada DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia Dokumen lengkap Siaran Pers ini
Seiderman : Pemenjaraan Wham menandai tren penyalahgunaan undang-undang yang disusun dengan buruk untuk membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di Singapura
Koalisi Masyarakat Sipil “Indonesia Bergerak” menyatakan belasungkawa terdalam atas meninggalnya sejumlah dokter dan perawat yang bertugas melayani pasien Covid19. Sebuah kehilangan yang sungguh besar
*PERNYATAAN SIKAP Masyarakat Sipil untuk INDONESIA BERGERAK* *SAATNYA BERGERAK BERSAMA MENGHADAPI PANDEMIK COVID-1* 1. WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemik global, termasuk di
Pada hari ini, Selasa (17/3) Chief Executive Hong Kong menyatakan bahwa seluruh pendatang yang datang dari luar Hong Kong diwajibkan untuk menjalani karantina selama 14
Menyikapi banyaknya kasus ABK asal Indonesia yang terabaikan hak-haknya, SBMI & GP Indonesia, merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan sebagai berikut : Untuk Kementerian
Serikat Buruh Migran Indonesia dan Greenpeace Indonesia meluncurkan kertas laporan investigasi pada 17 Maret 2020. Peluncuran tersebut dilaksanakan melalui konprensi pers secara online untuk menghindari
