Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) bersama ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) menyelenggarakan lokakarya nasional pelindungan hak anak korban Tindak Pidana
Pada Selasa, 6 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 560/2999/Bangda Tentang Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Uji Publik Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau
International Organization for Migration (IOM) menyelenggarakan diskusi dalam jaringan bertema “Validasi Penelitian Menguatkan Kebijakan Penghapusan Biaya Penempatan Untuk Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik. Menurut
Dua Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kemarin Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja menyelenggarakan peluncuran buku hasil penelitiannya. Buku tersebut berjudul “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM
Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memandatkan pembebasan biaya penempatan kepada PMI. Ketentian ini diatur dalam Pasal 30 yang
Ada yang kebablasan dari aturan turunan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PPTKLN Kemnaker) Rendra menyampaikan bahwa Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dibangun untuk layanan pelindungan Pekerja
Pada Selasa, 20 April 2021 kemarin, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan keputusan No. 3/1137/PK/02.02/IV/2021 Tentang
