Film dokumenter berjudul “Before You Eat” dinilai bisa menjadi sarana untuk memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya PMI sektor
Perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal atau manning agency yang tidak bertanggung jawab terhadap awak kapal atau Anak Buah Kapal (ABK) yang direkrut dan ditempatkan
Sekjend Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Anwar Ma’arif menilai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO) sangat lemah, sehingga nyaris
Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) bersama ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) menyelenggarakan lokakarya nasional pelindungan hak anak korban Tindak Pidana
Pada Selasa, 6 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 560/2999/Bangda Tentang Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Uji Publik Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau
International Organization for Migration (IOM) menyelenggarakan diskusi dalam jaringan bertema “Validasi Penelitian Menguatkan Kebijakan Penghapusan Biaya Penempatan Untuk Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik. Menurut
Dua Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kemarin Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja menyelenggarakan peluncuran buku hasil penelitiannya. Buku tersebut berjudul “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM
Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memandatkan pembebasan biaya penempatan kepada PMI. Ketentian ini diatur dalam Pasal 30 yang
