NOBAR “BYE” DI LUMAJANG, KAPOLSEK: DENGAN FILM INI KAMI BISA MEMBERIKAN IMBAUAN KEPADA MASYARAKAT

Film dokumenter berjudul “Before You Eat” dinilai bisa menjadi sarana untuk memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya PMI sektor laut yang bekerja di kapal asing.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Senduro, AKP Joko Wintoro atau yang akrab disapa Jokowi ketika memberikan testimoni usai mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter berjudul “Before You Eat” di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang pada hari Senin, 4 Juli 2022.

“Setelah kita amati dan kita menonton film ini secara bersama-sama tadi, landing point-nya adalah kami bisa memberikan imbauan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang akan menjadi PMI ikutilah aturan yang benar,” kata AKP Jokowi.

Lebih lanjut AKP Jokowi mengimbau masyarakat yang akan menjadi PMI, termasuk yang akan menjadi ABK migran di kapal asing hendaknya mengikuti prosedur yang benar sesuai aturan yang ada, sehingga tidak menyulitkan pemerintah ketika mereka mendapat masalah di negara penempatan.

Senada dengan AKP Jokowi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah mengatakan, film BYE ini sangat baik untuk disebarluaskan atau dijadikan konsumsi publik agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya di sektor ABK perikanan menjadi tahu tentang begitu sulitnya mereka ketika berangkat melalui jalur yang tidak resmi.

Oleh karena itu, sebagai Kepala Disnaker, dr. Rosyidah akan berupaya secara maksimal menggandeng berbagai pihak untuk  mengajak masyarakat agar terus menyuarakan terkait proses keberangkatan PMI secara legal melalui Disnaker Kabupaten Lumajang.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri agar jangan sampai terpancing atau terjerumus oleh iming-iming calo atau iklan di medsos. Tanyakan secara detail ke Disnaker agar masyarakat tahu jalur yang resmi atau legal,” imbau dr. Rosyidah.

Aktivis lingkungan dari LSM Raja Giri, Lumajang, Dedi Hermansyah mengaku tertarik untuk ikut mendukung penyelenggaraan nobar ini karena menilai SBMI tidak pernah surut melakukan upaya perlindungan terhadap buruh migran.

Menurut Dedi, fim BYE ini merupakan film edukasi yang mestinya pemerintah harus punya tanggung jawab lebih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh tentang proses bekerja ke luar negeri yang sesuai prosedur.

“Terkait adanya oknum orang perorangan atau PT yang tidak bertanggung jawab terhadap PMI yang ditempatkan, ini sudah masuk pelangaran Hak Asasi manusia (HAM). Negara harus memberikan hukuman yang luar biasa karena ini terkait dengan nyawa manusia. Terkait harkat dan martabat manusia dari seorang warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan,” tegas Dedi.

Film BYE yang diproduksi oleh SBMI dan didukung Greenpeace Indonesia ini menceritakan bagaimana eksploitasi yang dialami para ABK sejak sebelum berangkat, selama di kapal, hingga tiba kembali di Tanah Air. Beberapa gambar bahkan direkam langsung oleh para ABK menggunakan telepon seluler mereka. Para ABK juga berbagi kisah perjuangan menuntut hak mereka dan rekan-rekan mereka yang meninggal karena sakit hingga dilarung ke laut tanpa persetujuan keluarga. Kekerasan yang dialami, kontrak kerja yang tidak jelas, dan muslihat agen-agen perekrutan serta prosedur pengiriman ABK yang sumir, membuat praktik ini disebut sebagai ‘perbudakan modern’.

Nobar film BYE di Lumajang yang diselenggarakan oleh DPC SBMI Lumajang dan didukung oleh LSM Raja Giri Lumajang ini dilaksanakan di lokasi Wana Wisata Siti Sundari, Burno dan dihadiri oleh lebih dari 70 orang penonton dari berbagai kalangan.

Pada sesi diskusi, panitia penyelenggara menghadirkan empat narasumber, yaitu, Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, Juru Kampanye Greenpeace, Arifsyah Nasution, Kepala Disnaker Lumajang, dr. Rosyidah, dan Mashuri, mantan ABK yang menjadi salah satu pemain film BYE.