Konsorsium akan membayar klaim paling lambat tujuh hari setelah pengajuan berkas. Kecepatan pembayaran klaim, tidak akan mempermasalahkan penyakit bawaan sebagai alasan tidak bayar klaim, termasuk kemudahan dalam pembayaran biaya bantuan hukum.
RDP KOMISI IX DPR: HEMBUSAN ANGIN SURGA ASURANSI TKI Read More »
Gerakan buruh migran harus harus ada disetiap tingkatan, mulai dari tingkatan lokal, nasional, regional dan internasional. Karena persoalan migrasi adalah persoalan global
MCH : STRATEGI GERAKAN BURUH MIGRAN Read More »
Mahendra SH Ketua DPW SBMI NTBTimur NTB, pertanyakan santunan asuransi Nurudin buruh migran asal Desa Montog Atas Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok, sudah sembilan bulan setelah meninggalnya, santunan asuransi itu hingga kini belum diterima oleh ahli warisnya.
SBMI NTB : PROTEKSI HARUS SEGERA BAYAR SANTUNAN ALM NURUDIN Read More »
Jelang Pertemuan ke-6 Forum ASEAN tentang Pekerja Migran, ILO menggelar pertemuan nasional untuk mendiskusikan dan mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan pada Forum Pertemuan Asean di Brunai Darussalam
ILO, GELAR PERTEMUAN NASIONAL Read More »
Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan mengatakan upaya BNP2TKI dalam penegakkan hak asasi buruh migran telah mendirikan Crisis Center untuk melayani pengaduan kasus buruh migran, lama atau tidaknya penyelesaian kasus tergantung para pihak dalam mediasi.
MEDIASI, MEREDUKSI FUNGSI PERLINDUNGAN BNP2TKI Read More »
Menakertrans sudah tiga kali mengulang kebijakan keliru, dengan menerbitkan surat keputusan yang melimpahkan kewenangan Program Perlindungan Asuransi TKI kepada asuransi komersial. Inilah dosa besarnya kepada buruh migran
SAENAH : JAMKESDA LEBIH MELINDUNGI KETIMBANG ASURANSI TKI Read More »
4 kali persidangan Panja DPR hingga saat ini masih berdebat soal judul. Rieke khawatir jika RUU PPTKILN dipaksakan rampung pada tahun politik inI (2013) malah lebih buruk dari sebelumnya.
RIEKE, TUNDA REVISI UNDANG-UNDANG TKI Read More »
Usulan SBMI agar tahun anggaran 2014 Kemlu memprioritaskan pembentukan PPID di negara-negara tujuan penempatan buruh migran, muatan informasi berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
KEMLU BUKA AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Read More »
Sejumlah Undang Undang dan Turunannya mengatur tentang transparansi, termasuk PP 96/2012 tentang pelaksanaan pelayanan publik juga mengatur peran serta masyarakat dalam pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntable. Ahok saja berani di unggah di youtube
SBMI INDRAMAYU : BERANTAS MAFIA KASUS BMI/TKI Read More »
Waspadalah, perdagangan perempuan (trafficking) melalui modus penempatan tenaga kerja luar negeri masih marak terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Korban mengalami kekerasan fisik, psikis, perbudakan, jeratan utang, kekerasan sexual, HIV, iih ngeri …
PERDAGANGAN PEREMPUAN, MASIH MARAK DI INDRAMAYU Read More »
