Audiensi dengan Pemkab, SBMI Malang Dorong Implementasi UU PPMI

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pada Jumat, 18 November 2022. Audiensi ini bertujuan untuk membangun dialog dan mendorong Pemkab Malang terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Perwakilan SBMI dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI Malang ditemui oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto dan dua pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang di kantor Wakil Bupati.

Kegiatan ini dilaksanakan SBMI atas dukungan Migrant Forum in Asia (MFA) dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Pasal 42 UU Nomor 18 Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan Participative Action Research (PAR).

Desa mengambil peran yang sangat penting dalam pelindungan PMI karena desa merupakan tempat asal dan tempat kembalinya PMI dari negara penempatan. Memasuki tahun kelima pasca disahkannya UU PPMI, penting untuk melihat dan meninjau kembali proses implementasi dari UU tersebut.

Untuk itu, pada audiensi ini SBMI menyampaikan kepada Pemkab Malang terkait rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan, mulai dari rencana Konsultasi Daerah, Diskusi Komunitas, dan beberapa kegiatan lainnya.

Wabup Didik menyambut baik dan akan mendukung sepenuhnya serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan SBMI di Kabupaten Malang. Bahkan, Wabup telah menyepakati dan siap mendukung kegiatan Konsultasi Daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 di Pendopo Kabupaten Malang yang ada di Kepanjen.

Terkait pemberdayaan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Malang, Wabup menyatakan akan ditindaklanjuti dan akan mengkolaborasikan SBMI dengan universitas di Malang untuk berbagai program.