Sebelum Melaksanakan FGD; SBMI, UNDP dan Bappenas RI Melaksanakan Diskusi Bersama Purna PMI di Lombok Timur

Serikat Buruh Migran Indonesia bersama United Nations Development Programme (UNDP) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) melaksanakan diskusi terkait tema yang akan diusung dalam  Focus Group Discussion (FGD) terkait Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Diskusi ini digelar di Dusun Monte, Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (19/02/24). 

“Ini dilakukan untuk menindaklanjuti FGD bersama para pemangku kebijakan baik tingkat nasional dan lokal yang akan digelar di Mataram” terang Usman, Ketua SBMI NTB

Tim ahli SBMI bersama dengan UNDP, Bappenas serta Dosen dari Universitas Mataram (Unram) secara langsung menggali informasi dari beberapa purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga purna PMI di beberapa desa yang tepatnya  menjadi lumbung PMI di Lombok Timur.

“Ada dari berbagai desa, seperti Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat, Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak, Desa Surabaya, Desa Surabaya Utara, Desa Gelanggang dan Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur dan Desa Montong Baan Kecamatan Sikur,” bebernya

Sementara itu, Siprianus Bate Soro Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP, menerangkan bahwa hal ini dilaksanakan karena didasari dengan keingintahuan UNDP terkait  apa yang menyebabkan para Purna PMI harus mencari kerja ke luar negeri. “Kami ingin mengetahui dan mendengarnya secara langsung terkait apa faktor pendorong mereka bekerja ke luar negeri, dan berapa lama mereka bekerja di luar negeri, sebagai dan apa yang dialami mereka selama bekerja sebagai PMI dan setelah purna apa yang mereka kerjakan, kami ingin mendengarnya secara langsung.” tuturnya  

Di tempat yang sama Muhammad Iqbal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Republik Indonesia (BAPPENAS RI),  mengatakan bahwa beberapa substansi telah terjawab oleh para Purna PMI yang diwawancarai. 

“15 purna PMI hadir dan memberikan jawaban beragam dan cukup menjawab hal-hal subtansial yang ditanyakan. Banyak kasus yang dipaparkan seperti keberangkatan mereka dari Indonesia legal namun setelah sampai ke negara penempatan menjadi ilegal. Banyak PMI yang berasal dari Lombok, setelah sampai di negara penempatan juga tidak diberi gaji sesuai kontrak dan pada akhirnya harus pulang dengan biaya sendiri.” papar Iqbal

Dari hasil diskusi ini pun dapat digambarkan bahwa, para Purna PMI yang telah kembali ke daerah asalnya, yaitu Lombok Timur mengenyam profesi yang bermacam ragam. “Purna PMI di Lombok setelah kembali, ada yang membuka usaha bengkel sepeda motor, menjual sembako, menjual bakso, menjadi guru madrasah, bekerja di Instansi pemerintah seperti PLN, menyewa lahan pertanian untuk kemudian diusahakan, serabutan bahkan ada yang sampai sekarang masih menganggur.” tambah Iqbal

Seperti Alwi, Purna PMI dari Desa Montong Baan, ia memilih menyewa lahan untuk kemudian ia tanami padi, cabe dan tomat. “Kami Purna PMI belum terlalu diperhatikan disini. Pertanian yang saya jalankan dengan cara menyewa lahan memang awalnya lancar, namun sudah sekitar dua tahun ini merugi. Namun saya dan teman-teman Purna PMI disini tidak ingin kembali bekerja di luar negeri.” tutup Alwi