sbmi

Memperjuangkan Keadilan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

MENANGIS UNTUK KEADILAN, PENELITIAN MFA 1113 BURUH MIGRAN MENGALAMI PENCURIAN UPAH

3 min read

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto mengatakan bahwa Migrant Forum in Asia telah merilis hasil kajian terkait dengan pencurian upah buruh migran.

Rilis tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 melalui zoom meeting pada jam 20 WIB. Zoom meeting itu dihadiri oleh ratusan anggota dari seluruh organisasi jaringan MFA, organisasi internasional dan jurnalis dari berbagai negara.

“Rilis ini merupakan volume kedua dari laporan analisis dua tahunan, berjudul “Menangis untuk Keadilan: Pencurian Upah Terhadap Pekerja Migran selama COVID-19” yang mendokumentasikan kasus pencurian upah periode Januari dan Mei 2021,” Jelas Hariyanto (02/7/2021).

Laporan tersebut menandai ulang tahun pertama kampanye Keadilan untuk Pencurian Upah. Upaya bersama koalisi besar serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang diresmikan pada 1 Juni 2020, kampanye menyerukan mekanisme keadilan mendesak bagi pekerja migran yang dipulangkan karena pandemi COVID-19 tanpa dibayar upah, gaji, dan akhir yang seharusnya. -manfaat layanan. Lebih dari setahun setelah pandemi, hingga jutaan pekerja migran masih cemas menunggu upah mereka, karena hampir tidak ada kemajuan dalam hal akses ke keadilan.

Sebanyak 1.113 kasus baru diajukan di platform JFWT-Uwazi selama periode pelaporan. Dilihat dari lokasi terjadinya kasus (negara tujuan), Uni Emirat Arab menduduki posisi teratas dengan 357 kasus, diikuti oleh 252 kasus di Arab Saudi dan 182 kasus di Kuwait. Malaysia, Filipina, Bahrain, Qatar, Cina dan Oman masing-masing memiliki antara 18 dan 95 kasus.

Dihitung berdasarkan negara asal, 620 kasus adalah India, diikuti 200 dari Indonesia, 116 dari Nepal, 115 dari Bangladesh dan 62 dari Filipina.

Kasus pencurian upah terbesar tercatat di sektor konstruksi (59%). Disusul oleh sektor industri pengolahan (13%), pekerjaan rumah tangga (10,33%) dan ritel (4%). Dibandingkan dengan tahun 2020, juga terjadi peningkatan yang signifikan dari kasus pencurian upah yang dilaporkan di pekerjaan rumah tangga, ritel, dan di antara staf kantor.

SH, seorang pekerja migran India, mengingat penderitaannya ketika dia pergi bekerja untuk sebuah rumah tangga di Arab Saudi September 2019. Agen perekrutan mengatakan kepadanya bahwa dia akan bekerja sebagai sopir untuk sebuah rumah tangga India. Tetapi setibanya di sana, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya akan bekerja di toko roti yang dikelola oleh rumah tangga Arab untuk melakukan pengepakan dan pembersihan. Dia mencoba untuk kembali ke rumah tetapi gagal, dan tidak dibayar gaji selama berbulan-bulan sejak November 2020. Dia dipaksa untuk menandatangani surat yang menuduhnya mencuri 60.000 Riyal Saudi (US$16.000).

“Saya tidak punya pilihan selain melakukan itu dan mereka mengambil paspor saya jadi saya tidak akan mencoba pulang. Saya sangat takut mereka akan membuat pengaduan palsu terhadap saya dan memasukkan saya ke penjara jika saya mencoba melarikan diri,” kata SH.

Dalam kasus menakjubkan yang dicatat oleh organisasi masyarakat sipil Nepal, LG yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah tangga Saudi selama 10 tahun tidak menerima upah dan majikan melarangnya kembali ke Nepal. Dia melarikan diri ke rumah penampungan Kedutaan Nepal, di mana dia telah tinggal selama tiga bulan. LG tidak memiliki paspor, tidak ada dokumen pendukung, dan dia tidak tahu nama sponsornya.

William Gois, Koordinator Regional Forum Migran di Asia (MFA), mengatakan: “Prevalensi pencurian upah adalah endemik migrasi tenaga kerja.”

Dalam peluncuran volume pertama laporan sebelumnya, Nenette Motus, Direktur Regional Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Asia-Pasifik menggarisbawahi: “Terdapat kurangnya akses terhadap mekanisme keadilan yang terungkap lebih lanjut di masa krisis ini. Tidak dapat disangkal, ada kebutuhan untuk dialog dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang meningkat, proaktif, bilateral untuk mengatasi situasi seperti [pencurian upah] yang digarisbawahi oleh data yang kita semua kumpulkan, yang menjadi tanggung jawab kita untuk dikumpulkan.”

David Schilling, Direktur Program Senior dari Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) menekankan urgensi situasi: “Ini mendesak, ini bukan sesuatu yang dapat kita masukkan ke dalam agenda untuk besok, ini hari ini.”

Dengan ribuan pekerja migran menderita pencurian upah di kawasan Asia, gravitasi masalah di seluruh dunia diperkirakan akan jauh lebih dahsyat dalam skala. Tanpa prosedur yang tepat untuk mendokumentasikan dan memantau keluhan pekerja migran selama proses repatriasi, jutaan kasus pencurian upah selama pandemi diperkirakan tidak akan terselesaikan. Selain itu, para migran sendiri ragu-ragu atau menolak untuk melaporkan atau mengajukan kasus karena takut akan pembalasan dari majikan dan takut tidak dapat mengejar peluang kerja baru.

Tanpa adanya mekanisme efektif yang akan membantu pekerja migran mendapatkan kembali upah mereka, mereka hanya akan tetap menjadi korban dari sistem eksploitatif dan tidak adil yang akan terus berlaku dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.

Tinggalkan Komentar Anda