Pasal 12 ayat d Permenaker 17/2012. Menteri Ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dalam hal membebankan biaya penempatan kepada calon TKI melebihi komponen biaya
Polisi Hong Kong itu beda dengan polisi negara disana, polisi Hong Kong itu taat hukum, ketika tidak ada kejahatan yang dituduhkan, posisinya netral, tidak ada “maju tak gentar membela yang bayar”
NK didatangi oleh petugas lapangan PT Armina Mitra Karya, alasannya minta surat rekomendasi untuk adiknya, tetapi isinya surat pernyataan klarifikasi tidak mengalami overcharging
Elis Susandra: Semua buruh migran di Hong Kong itu mengalami overgharging yaitu praktik rentenir dalam melipatgandakan keuntungan melalui pemotongan gaji
Potongan gaji erat kaitannya dengan pasal karet (76) UU 39/2004. Satu ayat mengunci biaya, ayat lainnya membolehkan Menteri menambah biaya penempatan
Nusron Wahid : Dengan KUR bisa menurunkan bunga dari 33% flat/tahun ke 7% flat/tahun, beban akan berkurang sekitar 2 juta per TKI
Chalief Akbar Kepala KJRI Hongkong: Pada prinsipnya kami siap membantu kasus yang ditangani asal data-datanya lengkap
Upaya menyelamatkan NH dilakukan melalui kroyokan, meski dilakukan jarak jauh, ada group whatsapp yang mendekatkannya, penuh dinamika.
Sejak terbit Permenaker No. 22/2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI, maka biaya penempatan TKI ke Hong Kong turun dari yang semula Rp 14.780.400 menjadi Rp 10.255.00, berkurang sebesar Rp 4.525.400.
Betty HDH : Semua buruh migran Indonesia mengalami kasus biaya penempatan berlebih, baik buruh migran pemula, atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (terminate) ataupun yang proses penempatan berikutnya meLalui calling visa.
