SBMI INDRAMAYU BONGKAR JARINGAN PENEMPATAN TKI ILEGAL
Juwarih Ketua SBMI Indramayu : Ditemukan fakta adanya jaringan penempatan TKI ilegal yang memberangkatkan calon TKI asal Indramayu ke Negara Malaysia. Jaringan ini berkembang karena penegakkan hukum tidak ada greget memberantasnya
SBMI INDRAMAYU TUNTUT KEMLU PULANGKAN DENSARI DARI YAMAN
Juwarih Ketua SBMI Indramayu “KBRI Yaman harus segera pulangkan Densari, berdasarkan Pasal 73 c UU 39/2004 mengamanatkan kepulangan buruh migran terjadi karena terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan”.
SEBELUM JEMPUT PAKSA, CALO PEREKRUT MINTA 15 JUTA
Suryo Ketua SBMI Malang : Berdasarkan penelusuran terungkap sebelum Yeni pulang, calo perekrut telah mendatangi orang tuanya untuk nagih utang kepada Agency sebesar 15 juta. SBMI Malang berancana akan membayar dengan tuntutan pidana
BENNY KEDANG, YENI BUKAN DARI PT ANUGERAH USAHA JAYA
Benny Kedang Direktur Utama PT Anugerah Usaha Jaya (AUJ) mengklarifikasi bahwa Yeni Setyo Ningsih TKI asal Blitar yang dijemput paksa itu tidak ditempatkan oleh perusahaannya. “Saya Dirut PT AUJ bisa pastikan bahwa TKI tersebut bukan TKI PT AUJ”.
AKHIRNYA, YENI DIANTAR PULANG NAIK OJEK
Suryo Ketua SBMI Malang : “Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya calo perekrut memulangkan Yeni dengan diantarkan oleh salah seorang tukang ojek, sebelumnya dalam kekuasaan calo perekrut selama kurang lebih 12 jam”.
SBMI LAMPUNG : MENDUKUNG ITU TIDAK CARI UNTUNG
Yunita Rohani Ketua SBMI Lampung: “Kita ini organisasi nirlaba, ketika mendukung tidak boleh untuk cari untung, kalau mau mencari untung ya lebih baik kerja atau dagang, terlebih ini menyangkut nyawa, menyangkut kemanusiaan, moso yo tega”.
SPR HARUS JADI ALAT KONTROL PERLINDUNGAN DARI DAERAH
Hariyanto : SPR seharusnya menjadi alat kontrol bagi daerah untuk menentukan apakah perekrutan itu sah atau tidak. Maka Pemerintah Daerah harus menjadikan mekanisme SPR ini sebagai bagian dari perlindungan buruh migran dari daerah
KONTRAS DUKUNG KAMPANYE ANTI HUKUMAN MATI TKI
Kristbiantoro wakil Koordinator Kontras “Kontras sendiri sudah pernah mengangkat isu hukuman mati ini bersama beberapa organisasi yang aktif dalam isu buruh migrant, Kementrian Luar Negri harus melakukan langkah diplomasi yang maksimal”
SBMI WONOSOBO, DORONG PAKET PERLINDUNGAN DARI DAERAH
Maizidah Salas Ketua SBMI Wonosobo ” Surat Pengantar Rekrut yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah, harusnya menjadi bagian dari perlindungan daerah, dengan menscreen persaratannya seperti Job Order, Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja
SENGKETA MUNDUR DARI PROSES, GUNAKAN PERJANJIAN PENEMPATAN
Maizidah Salas : “Ketika ada sengketa antara calon buruh migran dengan PPTKIS karena calon buruh migran mengundurkan diri dari proses, maka berapa biaya yang harus dikembalikan kepada PPTKIS, harus berdasar Perjanjian Penempatan yang sah.”