BESOK PROGRAM AMNESTY ARAB SAUDI MULAI DIBERLAKUKAN

Pemerintah Arab Saudi kembali akan membuat kebijakan amnesti. Kebijakan ini akan diberlakukan selama 3 bulan atau 90 hari, terhitung mulai dari tanggal 29 Maret 2017. Warga Negara Indonesia termasuk buruh migran yang tidak berdokumen atau overstayer dihimbau untuk memanfaatkan program ini dan mengurus sendiri tanpa ada perantara atau calo.

Berdasarkan informasi yang beredar, program amnesti ini diberikan kepada warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi dan mempunyai masalah dengan ijin tinggal dan atau keimigrasian.

Bagi yang menyerahkan diri secara sukarela dan pulang dengan biaya sendiri, maka pemerintah Arab Saudi tidak akan mengenakan denda dan tidak akan melakukan pelarangan masuk kembali ke Arab Saudi.

Program ini merupakan komitmen pemerintah Arab Saudi yang akan menjalankan program “Negara tanpa Kekerasan” atau A Nation Without Violations. Statemen itu disampaikan oleh pangeran Mohammed bin Naif Wakil Perdana Mentri dan Menteri Dalam Negeri pada Minggu 19 Maret 2017 sebagai solusi dari persoalan pelanggaran ijin tinggal. Dengan program ini pelanggar akan dibebaskan dari sanksi hukuman dan denda.

Eden Permana meminta pemerintah untuk menyiapkan layanan terbaik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar kejadian tahun 2013 lalu tidak terulang lagi.

“Jangan ada lagi yang sakit, pingsan karena berdesakan, karena sebaran layanan terbatas di Riyadh dan Jeddah, serta jumlah petugas pelayanan dengan masyarakat sangat timpang.” harapnya 

Belajar dari amnesty sebelumnya pada tahun 2013, beberapa catatan untuk perwakilan pemerintah RI antara lain: 

1. Pemerintah perlu meloby pemerintah Arab Saudi untuk  memastikan adanya kemudahan dalam proses exit;
2. Pemerintah harus menyiapkan sistem data online yang terintegrasi dengan imigrasi, agar pencarian data dapat mudah dilakukan, print out data lama juga mudah didapatkan, sehingga penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) mudah, jangan seperti tahun 2013 pencarian ini memakan waktu lama, waktu effektifnya hanya 3 minggu;
3. Sebaran pelayanan harus diperbanyak, tahun 2013 jumlahnya masih sedikit hanya di Jeddah dan Riyad, sehingga mengakibatkan kerumunan yang tidak terkendali dan terjadinya korban, Maka saat ini perwakilan pemerintah harus memperluas layanan, disetiap kota-kota sehingga proses bisa cepat.
4. Jumlah SDM petugas pelayanan diperbanyak,  tidak boleh tumpang tindih dengan petugas pendataan jamaah haji, karena pada tahun 2013 konsentrasi staf KJRI dan KBRI terpecah karena memasuki musim haji. Jika perlu ;
5. Jam pelayanan harus ditambah, jangan seperti tahun 2013 dimana petugas pelayanan sering meninggalkan kantor imigrasi, layanan 1-2 jam saja.
6. Pelayanan juga harus diberlakukan kepada overstayer yang tidak memiliki dokumen, karena pada tahun 2013 Imigrasi tetap meminta paspor lama yang asli, akibatnya overstayer tidak bisa menikmati program amnsety

Pelayanan yang tidak effektif akan mengakibatkan:

1. Biaya mahal, karena timbulnya pungutan-pungutan liar, banyaknya biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk transportasi dan akomodasi, sementara banyak overstayer yang memiliki keterbatasan uang;
2. Menjamurnya para calo yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi;
3. Waktu yang ada tidak dimanfaatkan secara effektif dan efesien;
4. Adanya korban;
5. Adanya perhatian publik dari dunia internasional tentang buruknya layanan pemerintah;
   

Jika setelah amnesty kemudian memberlakukan kebijakan pemulangan massal, pemerintah dimita untuk menyiapkan anggaran pemulangan bagi overstayer yang tidak memiliki uang.

Jangan ada daur ulang overstayer yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Banyak agen-agen di Saudi yang melakukan penipuan dengan modus menawarkan lowongan kerja.