Dalam praktiknya pelayanan penerbitan KTKLN terjadi diskriminasi, seperti yang dialami oleh ABK Pelaut Perikanan, mereka dikenai biaya penerbitan KTKLN sebesar 750, apa yang membedakan, wajibkah ABK Pelaut Perikanan membuat KTKLN?
Informasi yang baik dan benar masih menjadi persoalan bagi buruh migran dan keluarganya. Fakta yang ada sebagian besar informasi itu bersumber dari calo yang diragukan kebenarannya. Untuk menjawab itu SBMI Indramayu menerbitkan Buletin Terasi
informasi adalah hak semua warga negara termasuk buruh migran dan keluarganya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat
Usulan SBMI agar tahun anggaran 2014 Kemlu memprioritaskan pembentukan PPID di negara-negara tujuan penempatan buruh migran, muatan informasi berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
