Suryo Ketua SBMI Malang : “Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya calo perekrut memulangkan Yeni dengan diantarkan oleh salah seorang tukang ojek, sebelumnya dalam kekuasaan calo perekrut selama kurang lebih 12 jam”.
Kristbiantoro wakil Koordinator Kontras “Kontras sendiri sudah pernah mengangkat isu hukuman mati ini bersama beberapa organisasi yang aktif dalam isu buruh migrant, Kementrian Luar Negri harus melakukan langkah diplomasi yang maksimal”
Maizidah Salas Ketua SBMI Wonosobo ” Surat Pengantar Rekrut yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah, harusnya menjadi bagian dari perlindungan daerah, dengan menscreen persaratannya seperti Job Order, Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja
Maizidah Salas : “Ketika ada sengketa antara calon buruh migran dengan PPTKIS karena calon buruh migran mengundurkan diri dari proses, maka berapa biaya yang harus dikembalikan kepada PPTKIS, harus berdasar Perjanjian Penempatan yang sah.”
Sabarudin Ketua SBMI Jakarta Utara: Solidaritas itu tanpa batas, kapan saja, dimana saja, dalam situasi apa saja bisa dilakukan, apalagi ini menyangkut persoalan kemanusiaan, buruh migran yang posisinya sudah lemah harus dikuatkan.
Diksusi Group WhatsApp SBMI : Pada prinsipnya biaya penempatan TKI itu ada tiga : 1. Dibayar oleh TKI sendiri (seperti ke Korea Selatan), 2. Dibayar oleh Majikan (seperti ke Timur Tengah), 3. Dibayar oleh TKI dan Majikan (seperti ke negara-negara Asia Pacific).
Sofie Ketua SBMI DKI Jakarta “Solidarita itu harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Karena anak-anak itu sukanya meniru, maka yang dilakukan adalah bagaimana mengajak anak untuk tergerak mengikuti apa yang orangtuanya lakukan”
Elis Ketua SBMI Hong Kong : Upaya sekecil apapun yang bisa dilakukan untuk memperkuat buruh migran, harus dilakukan meski hanya sekedar poto bersama dengan memperlihatkan pesan Save Eti dan Save Tuti dari ancaman hukuman mati.
Tiga orang mantan ABK mendapatkan bantuan pendidikan melalui program reintegrasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk migrasi (IOM) bekerjasama dengan SBMI. Ketiganya akan kuliah di Universitas Bung Karno Jakarta Pusat
informasi adalah hak semua warga negara termasuk buruh migran dan keluarganya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat
