TKI NELAYAN TAIWAN: SEHARI DIKASIH JATAH DUA KALI MAKAN
Diskriminasi makan: Tiap hari TKI Nelayan Indonesia dikasih makan 2 kali (nasi+sayur sawi), Nelayan Taiwan dikasih makan 4 kali (nasi+daging ayam atau daging ikan)
11 TKI NELAYAN KAPAL TAIWAN, MENGADU KE BNP2TKI
Tumpang tindih peraturan setingkat menteri, mengakibatkan TKI Nelayan diperbudak dan tidak terlindungi, sampai kapan pemerintah diam terhadap persoalan ini?
TERKAIT ADUAN TARSINAH, INI TANGGAPAN PWNI & BHI KEMLU
KBRI Irak: kalau kemauannya tidak dipenuhi, benar karena KBRI tidak bisa secara sepihak memulangkan di wilayah hukum negara lain, Polisi setempat saja tidak bisa lakukan itu.
PEJABAT KBRI HARUS BER “PERSPEKTIF” KORBAN
Hariyanto : Penyelenggara pelayanan publik harus berperspektif korban, boleh memberikan pemahaman tetapi tidak boleh menyalahkan korban, dan apalagi menolak pengaduan dari korban
RUTE PERJALANAN TARSINAH, KORBAN PENEMPATAN ILEGAL KE IRAK
Untuk mengelabui petugas imigrasi, pelaku penempatan ilegal membuat jalur perjalanan ke negara tujuan penempatan (Irak), dengan rute ini korban seperti turis bepergian ke mancanegara
TARSINAH, TKI INDRAMAYU TERJEBAK DI NEGARA PERANG IRAK
Bisnis penempatan tenaga kerja ke luar negeri memang sangat menggiurkan, bisnis terbesar ketiga ini menjerat korbannya dalam praktik perdagangan orang
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
Late Post : Keluarga besar SBMI mengucapkan : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin
BUPATI ENTHUS: PERSOALAN BURUH MIGRAN KARENA KEBIJAKAN PUSAT
Bupati Enthus Susmono : Persoalan buruh migran baik ABK atau PRT itu bersumber dari carut-marutnya kebijakan pemerintah pusat
NENA BERTANYA, AKU BERLINDUNG KEPADA SIAPA?
Nena, dijanjikan kerja sebagai cleaning service, faktanya sebagai pekerja rumah tangga, ketika mengalami penganiayaan kepada siapa meminta perlindungan
PEMERINTAH BELUM HADIR UNTUK BURUH MIGRAN ABK PERIKANAN
Julianto adalah potret buram buruh migran ABK perikanan yang tidak terlindungi oleh carut-marutnya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah