Asean Forum on Migran Labor 8 : Forum ini dihadiri oleh Serikat Buruh Migran, CSO, Organisasi Pengusaha dan Perwakilan Pemerintah dari negara-negara Asean. Berikut adalah hasil kesepakatan yang di hasilkan dalam AFML ke 8
Usman Ketua SBMI Lombok Timur : Tidak ada hak yang tidak diperjuangkan,kasus yang menimpa Janah menjadi pembelajaran berharga, bahwa jika tidak diawasi oknum PJTKI bisa menyalahgunakan wewenang, menerima asurasni tanpa ada TKI nya.
Suryo Ketua SBMI Malang : Berdasarkan penelusuran terungkap sebelum Yeni pulang, calo perekrut telah mendatangi orang tuanya untuk nagih utang kepada Agency sebesar 15 juta. SBMI Malang berancana akan membayar dengan tuntutan pidana
Benny Kedang Direktur Utama PT Anugerah Usaha Jaya (AUJ) mengklarifikasi bahwa Yeni Setyo Ningsih TKI asal Blitar yang dijemput paksa itu tidak ditempatkan oleh perusahaannya. “Saya Dirut PT AUJ bisa pastikan bahwa TKI tersebut bukan TKI PT AUJ”.
Suryo Ketua SBMI Malang : “Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya calo perekrut memulangkan Yeni dengan diantarkan oleh salah seorang tukang ojek, sebelumnya dalam kekuasaan calo perekrut selama kurang lebih 12 jam”.
Suryo Ketua SBMI Malang ” Untuk menjemput paksa, para calo perekut ternyata memiliki jaringan dengan orang dalam di bandara, hal ini diketahui pada saat Yeni mengambil koper di bandara, ia dihampiri oleh orang yang tidak dikenal suruhan paca calo perekrut”.
Baru saja sampai di Bandara Juanda Surabaya, TKI Hongkong asal Blitar dijemput paksa oleh calo perekrutnya dan diminta uang tebusan sebesar 15 Juta. Penebusan ini karena tki belum selesai kontrak, sehingga dianngap merugikan PPKIS
Yunita Rohani Ketua SBMI Lampung: “Kita ini organisasi nirlaba, ketika mendukung tidak boleh untuk cari untung, kalau mau mencari untung ya lebih baik kerja atau dagang, terlebih ini menyangkut nyawa, menyangkut kemanusiaan, moso yo tega”.
Hariyanto : SPR seharusnya menjadi alat kontrol bagi daerah untuk menentukan apakah perekrutan itu sah atau tidak. Maka Pemerintah Daerah harus menjadikan mekanisme SPR ini sebagai bagian dari perlindungan buruh migran dari daerah
Kristbiantoro wakil Koordinator Kontras “Kontras sendiri sudah pernah mengangkat isu hukuman mati ini bersama beberapa organisasi yang aktif dalam isu buruh migrant, Kementrian Luar Negri harus melakukan langkah diplomasi yang maksimal”
