Kebijakan

ACWC & AACT GELAR LOKAKARYA VALIDASI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TPPO

Kebijakan, Kegiatan, Sorotan /

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) bersama ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) menyelenggarakan lokakarya nasional pelindungan hak anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan ini dilaksanakan di Aston Imperial Bekasi Jawa Barat (27/01/2022). Menurut Direktur Inklusi dan Hak Korban ASEAN ACT, Nurul Qoiriah Lokakarya ini memaparkan temuan kunci hasil assesmen […]

ACWC & AACT GELAR LOKAKARYA VALIDASI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TPPO Read More »

MENDAGRI DORONG GUBERNUR DAN BUPATI LAYANI PELINDUNGAN BURUH MIGRAN

Kebijakan, Sorotan /

Pada Selasa, 6 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 560/2999/Bangda Tentang Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Wali kota. di Seluruh Indonesia. Surat Edaran itu diterbitkan dalam rangka melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)

MENDAGRI DORONG GUBERNUR DAN BUPATI LAYANI PELINDUNGAN BURUH MIGRAN Read More »

KEMENPPPA BAHAS PERUBAHAN PERMEN SOP PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN TPPO

Kebijakan /

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Uji Publik Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Kegiatan ini terselenggaran atas kerja sama dengan Internasional Organization for Migration (IOM). Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid, online dan offline. Kegiatan offline terpusat di Bigland Hotel Bogor, Jalan

KEMENPPPA BAHAS PERUBAHAN PERMEN SOP PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN TPPO Read More »

IOM GELAR DISKUSI PENELITIAN PENGUATAN PENGHAPUSAN BIAYA PENEMPATAN

Kebijakan /

International Organization for Migration (IOM) menyelenggarakan diskusi dalam jaringan bertema “Validasi Penelitian Menguatkan Kebijakan Penghapusan Biaya Penempatan Untuk Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik. Menurut salah seorang staff IOM Eny Ropiatul, kegiatan ini merupakan merupakan bagian dari kegiatan penelitian IOM yang bertajuk “Pengalaman Belajar Indonesia dalam Penghapusan Biaya Rekrutmen di Daerah: Penguatan Implementasi Sektor Pekerjaan

IOM GELAR DISKUSI PENELITIAN PENGUATAN PENGHAPUSAN BIAYA PENEMPATAN Read More »

2 ATURAN TURUNAN CIPTAKER, HAMBAT PERIZINAN SATU PINTU IZIN USAHA PENEMPATAN

Kebijakan, Sorotan /

Dua Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kelautan dan 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pelayaran, berpotensi akan menghambat layanan satu pintu dalam penerbitan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIPPPMI). Hal

2 ATURAN TURUNAN CIPTAKER, HAMBAT PERIZINAN SATU PINTU IZIN USAHA PENEMPATAN Read More »

LEMBAGA LAYANAN LTSA BELUM DIKENAL OLEH BURUH MIGRAN INDONESIA

Kebijakan, Siaran Pers /

Kemarin Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja menyelenggarakan peluncuran buku hasil penelitiannya. Buku tersebut berjudul “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender”. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini, dipusatkan di Swisbell Kalibata, diiukti para peserta dalam jaringan atau secara online. Menurut Seknas Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnuwardhani Layanan Terpadu Satu

LEMBAGA LAYANAN LTSA BELUM DIKENAL OLEH BURUH MIGRAN INDONESIA Read More »

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN ITU SESUAI DENGAN KONVENSI ILO 181

Kebijakan, Sorotan /

Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memandatkan pembebasan biaya penempatan kepada PMI. Ketentian ini diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi:  PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. UU PPMI kemudian menegaskan ketentuan pembebasan biaya

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN ITU SESUAI DENGAN KONVENSI ILO 181 Read More »

EMPAT PASAL DALAM PP 5/2021 ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER, KEBABLASAN

Kebijakan /

Ada yang kebablasan dari aturan turunan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Basbasis Resiko (PBBR).  Demikian disampaikan oleh Sekjen SBMI Bobi Anwar Ma’arif kepada sbmi.or.id pada Jumat, 30 April 2021 di kantornya Jl Pengadegan Utara I No 1a

EMPAT PASAL DALAM PP 5/2021 ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER, KEBABLASAN Read More »

DIREKTUR PPTKLN KEMNAKER, SISNAKER AKAN SEGERA DILUNCURKAN

Kebijakan, Sorotan /

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PPTKLN Kemnaker) Rendra menyampaikan bahwa Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)  yang dibangun untuk layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan segera di luncurkan. Hal itu disampaikan dalam zoom kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Draft Penelitian bertema “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif

DIREKTUR PPTKLN KEMNAKER, SISNAKER AKAN SEGERA DILUNCURKAN Read More »

DIRJEN BINAPENTA TETAPKAN 52 NEGARA TUJUAN DI MASA PANDEMI

Kebijakan, Sebelum Bekerja /

Pada Selasa, 20 April 2021 kemarin, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan keputusan No. 3/1137/PK/02.02/IV/2021 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Keputuan ini merupakan perubahan ketiga yang sebelumnya pernah ditetapkan pada bulan Agustus dan Oktober 2020. Pada

DIRJEN BINAPENTA TETAPKAN 52 NEGARA TUJUAN DI MASA PANDEMI Read More »