Sorotan

REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (3)

Dalam hal Menimbang, DPR mengusulkan 11 poin, sementara pemerintah hanya mengusulkan 7 poin, selengkapnya sebagai berikut.

Kerangka peraturan perundang-undangan : Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup. Penjelasan dan Lampiran jika diperlukan

Tahapan revisi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011

Kemdikbud selenggarakan orientasi teknis peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan TPPO

SBMI Banyuwangi: pendidikan vokasi bagi mantan buruh migran menjadi solusi agar tidak didaur ulang bekerja ke luar negeri.

Bagi buruh migran yang cuti/perpanjangan kontrak/re-rentry yang telah membuat KTKLN, maka tidak wajib mengurus KTKLN lagi

Agus Gia: Bagi WNI yang membutuhkan informasi bisa menghubungi layanan call center +966 50 886 7876 dan +966 53 162 1706

Eden Permana: kebijakan KBRI Riyadh saat ini mendahulukan pencari amnesty yang sudah siap memiliki uang untuk membeli tiket pulang

Eli Astuti : SBMI Lampung akan melalukan serangkaian pendampingan dengan menelusuri lebih dalam penyebab depresinya Sudiartini

IOM : 5 Pilar pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kebijakan, penegahan, perlindungan, penuntutan dan kerjasama.