Pentingnya Pemahaman tentang Gender dalam Konsep Pengorganisasian di SBMI
3 min read
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai, pemahaman tentang gender dan analisis ketidakadilan gender dalam konsep pengorganisasian merupakan sebuah metode yang bisa digunakan untuk memberikan pembekalan terkait acuan kerja masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam menjalankan tugasnya di daerah untuk pengembangan organisasi di tingkat desa.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait konsep pengorganisasian, SBMI mengadakan Training of Trainer (TOT) tentang Gender dan Analisis Ketidakadilan Gender dalam pengorganisasian mantan buruh migran dan keluarganya di desa.
TOT yang diadakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom pada Rabu, 19 Agustus 2020 ini terselenggara atas dukungan Yayasan TIFA dengan program bertajuk ‘pengembangan dan peningkatan kapasitas keorganisaisan SBMI dari desa, melalui penanganan kasus dan pemberdayaan ekonomi’.
Peserta TOT terdiri dari lima DPC SBMI, yaitu Ketua DPC SBMI Lampung Selatan, Ismi, Ketua DPC SBMI Wonosobo, Muhajir, Ketua DPC SBMI Malang, Nani, Ketua DPC SBMI Sukabumi, Jejen Nurjanah, Ketua DPC SBMI Mempawah, Iswandi, serta perwakilan DPD SBMI Ngantang, Sulami Herawati.
TOT ini bermaksud untuk menyeragamkan pemahaman bahwa buruh migran tidak bisa dipisahkan dari potensi. Proses migrasi buruh migran memberikan sumbangsih besar pada perputaran ekonomi desa baik secara mikro maupun makro. Potensi itu yang bisa kita lihat bersama dalam upaya pemberdayaan. Memahami pentingnya peran buruh migran di desa, tentu saja perlu melibatkan buruh migran, mantan buruh migran dan anggota keluarganya dalam aktivitas desa, termasuk memasukan isu buruh migran ke dalam RPJMDES.
Menjadikan buruh migran dan anggota keluarganya dalam kebijakan desa, diperlukan adanya komunitas buruh migran. Upaya-upaya DPC yang bisa dilakukan bersama buruh migran dan anggota keluarganya tentu saja menjadikan buruh migran sebagai sesuatu yang memiliki nilai tawar di desa dan komunitas buruh migran bisa dilihat sebagai “sesuatu yang berharga”, sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya, buruh migran menjadi bagian dari rencana-rencana kerja desa serta terlibat dalam menentukan kebijakan bersama.
Keterlibatan komunitas buruh migran secara aktif di desa, menjadi hal yang mungkin terjadi ketika masing-masing DPC yang mengikuti TOT mampu menerapkannya di desa-desa penerima manfaat program. Penguatan kapasitas komunitas di desa bisa dilakukan dengan baik ketika masing-masing DPC memiliki kemampuan yang sejalan dengan tujuan SBMI.
Upaya peningkatan kapasitas tersebut bisa dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya pemahaman bahwa berserikat di desa menjadi kebutuhan. Pemberdayaan dan penanganan kasus menjadi program kerja yang bisa menguatkan komunitas secara berkelanjutan.
Mengacu pada masalah-masalah yang umum terjadi di tingkat desa, SBMI berkomitmen untuk menjalankan pengembangan program kerja di 5 DPC dengan menjangkau masing-masing DPC satu desa sasaran.
SBMI tidak hanya meningkatkan dan menguatkan kapasitas peran anggota di tingkat desa, namun juga menjangkau desa-desa yang memang memiliki kriteria sesuai dengan daftar masalah tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan SBMI dalam upaya menjangkau perlindungan bagi buruh migran Indonesia secara merata di tingkat desa.
Dalam TOT yang berlangsung selama hampir 4 jam ini, para peserta dengan serius mendengarkan pemaparan materi tentang Gender dan Analisis Ketidakadilan Gender yang disampaikan oleh Senior Gender Analis, Ade Herlina Oktaviany serta pemaparan materi Konsep Pengorganisasian tentang Pentingnya Berserikat yang disampaikan oleh Koordinator Departemen Pengorganisasian DPN SBMI, Aan Setio Purnomo Hadi. Bahkan terjadi dialog yang cukup interaktif antara peserta dengan penyampai materi.
Tindak lanjut dari TOT ini yaitu, menentukan jadwal kegiatan, menentukan desa sasaran, dan penyampaian profil singkat desa sasaran yang secara spesifik akan disiskusikan lebih lanjut.
