PEMERINTAH HARUS MENGAKHIRI PRAKTIK OVERCHARGING YANG MEMBEBANI BMI

Berdasarkan aturannya saja sudah mahal, BMI Hong Kong dibebani biaya tinggi hingga 14,7 juta, bayarnya lebih mahal lagi hingga 33 juta, melalui potongan wajib dan tambahan

TERKAIT OVERCHARGING KEMNAKER BELUM TERIMA SURAT DARI BNP2TKI

Hingga hari Selasa 11 Oktober 2016, Hanif Dakhiri mengatakan belum menerima surat laporan dari BNP2TKI terkait dengan praktik overcharging, penempatan unprosedural dan penyimpangan KUR TKI

SBMI HONGKONG SOSIALISASI KASUS OVERCHARGING

Pasal 12 ayat d Permenaker 17/2012. Menteri Ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dalam hal membebankan biaya penempatan kepada calon TKI melebihi komponen biaya

ENAKNYA MELAPORKAN, AGENCY MAU BALIKIN POTONGAN GAJI

Bayar biaya diatas ketentuan itu melanggar aturan, jika dilaporkan maka PJTKI terancam dicabut SIPPTKInya. Tidak heran jika kemudian Agency sebagai mitra usaha PJTKI maksa ingin mengembalikan potongan gaji, hehehe

AGENCY PT TRITAMA BINA KARYA, BAWA POLISI DATANGI TKI

Polisi Hong Kong itu beda dengan polisi negara disana, polisi Hong Kong itu taat hukum, ketika tidak ada kejahatan yang dituduhkan, posisinya netral, tidak ada “maju tak gentar membela yang bayar”

SETELAH DISANKSI BNP2TKI, TIAP HARI PJTKI NELPON KELUARGA TKI

Elis: salah satu praktik terburuk penempatan TKI adalah overcharging yang sudah berlangsung lama seolah itu adalah biasa saja, sesuatu yang benar dan merasuk hingga kealam bawah sadar

SETELAH DISANKSI BNP2TKI, PETUGAS LAPANGAN PJTKI DATANGI TKI

NK didatangi oleh petugas lapangan PT Armina Mitra Karya, alasannya minta surat rekomendasi untuk adiknya, tetapi isinya surat pernyataan klarifikasi tidak mengalami overcharging

TOLAK POTONGAN GAJI TINGGI, BMI HONGKONG DISEKAP

Kebijakan Pemerintah Hong Kong: Agen hanya boleh membebankan pemotongan sebesar 10% dari gaji pertama, lebih dari itu adalah pidana

SBMI HONG KONG TELAH TANGANI 43 KASUS OVERCHARGING

Betty HDH : Semua buruh migran Indonesia mengalami kasus biaya penempatan berlebih, baik buruh migran pemula, atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (terminate) ataupun yang proses penempatan berikutnya meLalui calling visa.