Pemerintah telah menetap kebijakan tentang biaya penempatan buruh migran ke luar negeri. Melalui Undang Undang No 18 tahun 2017, pasal 30 berbunyi bahwa Buruh Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang No 39 tahun 2004 pasal 76, Buruh Migran Indonesia hanya dibebani biaya dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, […]
Vennetia Danes : Kemampuan bahasa menjadi salah satu modal yang penting bagi calon buruh migran, karena kekerasan yang dialami salah satu penyebabnya adalah komunikasi
IOM : 5 Pilar pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kebijakan, penegahan, perlindungan, penuntutan dan kerjasama.
Alur penerbitan Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Permendagri 111/2014, meliuti: perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan.
Perdes Perlindungan Masyarakat dari Resiko dan Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang, bukan untuk mencegah bekerja keluar negeri, tetapi untuk melindungi melalui serangkaian kegiatan pemerintah desa
Maizidah Salas: Trafficking bisa terjadi pada siapa saja, saya berharap film ini tersosialisasi untuk penyadaran kepada masyarakat tentang bahayanya
Setiap nelayan pasti pelaut, tetapi tidak setiap pelaut adalah nelayan. Dari 200 ribuan jumlah pelaut Indonesia, 77 persennya adalah nelayan perikanan.
Pengguna internet atau netizen rupanya suka dengan pejabat tinggi yang dekat dengan masyarakatnya, salah satunya adalah Ganjar Pranowo
Reintegrasi adalah proses pemulihan dan inklusi ekonomi dan sosial setelah pengalaman trafficking, sehingga korban bisa move on
SBMI bekerjasama dengan Citibank melakukan kegiatan pelatihan keterampilan dan tata kelola keuangan kelompok bagi mantan buruh migran perempuan korban trafficking.
