Sidang perkara No 83/PUU-XVII/2019, pada Senin, 10 Agustus 2020, menghadirkan 3 saksi Pihak Terkait Migran CARE. Ketiganya adalah buruh migran yang pernah menjadi korban
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang keenam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) digelar kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/3/2020).
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/3/2020).
Migrant CARE dan SBMI tidak Berharap Mahkamah Konstitusi Turut Membuka Keran Perdagangan Orang bagi Pekeja Migran Indonesia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (ASPATAKI)
Perangkat pelindungan pekerja migran itu ada di dalam negeri, luar negeri, dan yang meilupi keduanya seperti pendataan, pelindungan bantuan hukum, sosial dan ekonomi
Bobi : Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bisa terlaksana jika aturan turunan sudah selesai, respon baik dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat
Yaitu Kemlu, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kemensos, Kemen PPPA, & BNP2TKI.
SDGs menjadi seperangkat target pembangunan internasional yang dibuat oleh PBB dimasa mendatang dari tahun 2015-2030, Dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan.
