Ada 13 hak-hak buruh migran dalam UU No 18/2017 Tentng Pelindungan Pekerja Migran, jika dibanding dengan sebelumnya, ada 5 penambahan hak buruh migran
APA SAJA HAK BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM UU NO 18 TAHUN 2017 Read More »
Bagi keluarga Nurmah poto-poto atau video proses kematiannya merupakan sesuatu yang menyakitkan, untuk itu dimohon tidak menyebarkan ulang di media sosial
Keluarga Nurmah: Jangan Sebarkan Foto-Foto Kebakaran Anak Kami Read More »
Upaya pemerintah Indonesia mendorong adanya dokumen perjanjian mengikat di ASEAN, berakhir dengan konsensus tentang perlindungan dan promosi hak buruh migran
KTT ASEAN TANDA TANGANI KONSENSUS PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN Read More »
Justice Without Border, Klinik Hukum UI dan Serikat Buruh Migran Indoonesia mengadakan pelatihan klaim kompensasi bagi buruh migran di negara Hongkong dan Singapura.
JWB MENGGELAR PELATIHAN KLAIM KOMPENSASI UNTUK PEGIAT BMI SUKABUMI Read More »
UU PMI: Ketentuan peralihan, BNP2TKI tetap hingga terbentuk badan baru, UU 39/2004 dinyatakan tidak berlaku, Aturan turunan UU 39/2004 bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan UU PPMI.
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(15) Read More »
UU PPMI: Dalam hal pidana ada 9 pasal pidana dengan 22 jenis pelanggaran, Sementara untuk sanksi administratif hanya mengatur 3 pelanggaran saja
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(14) Read More »
UU PPMI: Pembinaan dan Pengawasan, dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat mengikutsertakan masyarakat sipil
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(12) Read More »
UU PPMI: Mekanisme sengketa dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh instansi di bidang ketenagakerjaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau melalui pengadilan
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(13) Read More »
UU PPMI: mengatur tentang larangan bagi pekerja migran, orang yang terlibat dalam pelaksanaan penempatan dan larangan bagi pejabat merangkap sebagai komisaris di perusahaan penempatan
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(11) Read More »
UU PPMI: Ada 3 pelaksana penempatan yaitu Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan perusahaan ang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(10) Read More »
