Harus ada pemantauan dan evaluasi terhadap petugas CC BNP2TKI, Kepala BNP2TKI harus membuat aturan tentang mekanisme penyelesaian dan lamanya penyelesaian kasus, bukan mekanisme pengaduan kasus
Berdasarkan Undang Undang Nomor 12/2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Jakarta – Kordinasi antar intansi adalah barang mahal dalam pelayanan penempatan dan perlindungan buruh migran indonesia, demikian kata Rasiti buruh […]
kekeliruan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan buruh migran adalah pelimpahan kewenangan penempatan Buruh Migran PRT kepada Swasta
perlindungan anak buruh migran sangat penting, peran ibu sebagai pengasuh anak tidak bisa tergantikan, karena ibu adalah pendidikan dini bagi anaknya
pendekatan penyelesaian kasus buruh migran selama ini lebih kepada pemenuhan hak-hak normatif, namun setelah mengikuti pelatihan tersebut ia bisa melihatnya lebih lengkap lagi dengan perspektif hak asasi manusia dan tinjauan perempuan.
Traffickign adalah kejahatan luar biasa, atas dasar itu sejak 27 Juli 2011 Abdull Kholiq Arif Bupati Wonosobo membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang, langkah maju ini harus didorong agar kerja-kerja gugus tugas berjalan secara maksimal
Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih kerap terjadi, hal itu karena proses pengambilan keputusan yang tidak inklusif dan juga karena masih kuatnya pikiran-pikiran otoriter beberapa negara anggota ASEAN.
buruh migran di Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, memproduksi tas dengan berbahan balu limbah bungkus sachet seperti bungkus kopi, bungkus sabun cuci, pewangi pakaian. Kerajinan ini tidak perlu modal besar dan nyantai.
Pada saat Kongres Luar Biasa (KLB) SBMI yang dilaksanakan di Kabupaten Malang pada 15-17 Oktober 2012 lalu, forum KLB diberi kado istimewa oleh Mochammad Cholily mantan Ketua DPW SBMI Jawa Timur, kado tentang penyakit organisasi.
RSS Berita BMI