UU PPMI: Dalam hal pidana ada 9 pasal pidana dengan 22 jenis pelanggaran, Sementara untuk sanksi administratif hanya mengatur 3 pelanggaran saja
UU PPMI: Layanan Terpadu Satu Atap dibentuk oleh Pemda untuk efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
AFML 10: Memperkuat standar perlindungan & peningkatan pelaksanaan kebijakan dan layanan pendukung pekerja rumah tangga migran di ASEAN
Dina Nuriyati, Koordinator Riset dan Hubungan Internasional menyampaikan sambutan tentang Empowerment of Domestic Workers in Asia
Dede Yusuf: Setelah disahkan, pemerintah diminta segera menyusun aturan pelaksanaan dan sosialisasi , agar berlaku efektif
Rabu, 25 Oktober 2017, DPR dijadwalkan Rapat Paripurna membahas RUU PPMI
Sistem syarikah malah menjerumuskan Ningsih menjadi korban berkali-kali.
Ada eksploitasi buruh migran Indonesia yang bekerja di Taiwan melalui mekanisme pembiayaan yang mahal.
Hariyanto Ketua Umum SBMI : Memungut biaya penempatan diatas ketentuan aturan yang berlaku itu pelanggaran administratif, sanksinya bisa dicabut SIUPnya.
Asas pembentukan peraturan perudang-undangan: Tujuan, Kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis & materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.