Putrajuddin: PT Wahana Samudera Indonesia diduga menyalahgunakan izin yang diterbitkan oleh Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Barat
BNP2TKI: MODAL SIUP DINAS, PT WAHANA SAMUDERA INDONESIA REKRUT ABK Read More »
Putrajuddin : Sistem delegasi dalam penggajian penggajian ABK Perikanan sangat merugikan karena rawan dengan penggelapan.
TARYAM, ABK ASAL BREBES KECEWA PENANGANAN KASUS DI BNP2TKI Read More »
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP): 25 November, 1,2,3,5,6 dan 10 Desember adalah moment HAKTP, pemerintah wajib melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan.
KOMNAS PEREMPUAN: 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Read More »
Ada 13 hak-hak buruh migran dalam UU No 18/2017 Tentng Pelindungan Pekerja Migran, jika dibanding dengan sebelumnya, ada 5 penambahan hak buruh migran
APA SAJA HAK BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM UU NO 18 TAHUN 2017 Read More »
Maizidah Salas, selain aktif dalam pembelaan hak dan kepentingan buruh migran, ia juga aktif dalam berkarya melalui Pendidikan Anak Usia Dini.
MAIZIDAH SALAS DAPAT PENGHARGAAN ANUGERAH PAUD DARI KEMDIKBUD Read More »
Upaya pemerintah Indonesia mendorong adanya dokumen perjanjian mengikat di ASEAN, berakhir dengan konsensus tentang perlindungan dan promosi hak buruh migran
KTT ASEAN TANDA TANGANI KONSENSUS PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN Read More »
UU PPMI: Dalam hal pidana ada 9 pasal pidana dengan 22 jenis pelanggaran, Sementara untuk sanksi administratif hanya mengatur 3 pelanggaran saja
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(14) Read More »
UU PPMI: Pembinaan dan Pengawasan, dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat mengikutsertakan masyarakat sipil
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(12) Read More »
UU PPMI: Mengatur pembagian tugas Menteri Ketenagakerjaan sebagai regulator membuat 8 kebijakan, dan Kepala Badan ditugasi sebagai eksekutor untuk melaksanakan 7 pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(9) Read More »
UU PPMI: Layanan Terpadu Satu Atap dibentuk oleh Pemda untuk efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(7) Read More »
