Senin tanggal 19 Desember 2016, Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Indramayu memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migrant Day) yang biasa diperingati pada tanggal 18 Desember setiap tahunnya.
Senin tanggal 19 Desember 2016, Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Indramayu memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migrant Day) yang biasa diperingati pada tanggal 18 Desember setiap tahunnya.
Senin tanggal 19 Desember 2016, Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Indramayu memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migrant Day) yang biasa diperingati pada tanggal 18 Desember setiap tahunnya.
Overcharging merupakan masalah buruh migran yang harus diselesaikan dengan model gerakan, melibatkan buruh migran sebanyak-banyaknya
Bobi Sekjen SBMI : besarnya kompenen biaya ini disebabkan adanya pasal karet, yaitu pasal 76 UU 39/2004, ayat pertama membatasi biaya, ayat keduanya bocor
Terkait dengan pemberitaan disalah satu media online yang memberitakan bahwa SBMI telah mendukung salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Atas dasar pertimbangan penyelamatan organisasi dan AD ART, DPN SBMI menyatakan NETRAL
Belum seminggu dirawat, biaya pengobatan Tati Binti Durokhman di RSUD Kabupaten Indramyu sudah mencapai 10 jutaan. Sementara bantuan yang diterima baru sekitar 2,7 juta. Respon apapun dari Pemkab Indramayu terkait perlindungannya akan menuai penilaian dari masyarakat luas
Tahun 2014, Pemkab Karawang alokasikan dana Perlindungan dan Pemberdayaan TKI sebesar 314,5 juta dari total anggaran 2,65 Trilyun APBD Karawang. Kebijakan yang agak baik ini tidak berdiri sendiri, ada proses panjang yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran di Daerah
Tulisan pendek ini hendak mengurai kasus Satinah dari beberapa sisi yang melatar belakangi pembunuhan itu terjadi, keputusan diyat Pengadilan Negeri Buraidah, tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 39 Tahun 2004 PPTKILN dan turunannya.
3 April 2014 nanti Satinah terancam hukuman mati. Pemerintah harus bisa menyelematkannya dengan cara apapun, sebagai bentuk tanggungjawabnya ataas pelanggaran Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 2004.
