SBMI Menghadiri Rakor Data Migrasi Internasional Yang Diselenggarakan BPS

Bertempat di gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 25 November 2019 menghadiri undangan rapat koordinasi data migrasi internasional  Dalam rangka mendukung penyediaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan Global Compact for Migration (GCM), dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan undang-undang No.18 tahun 2017, diperlukan koordinasi dengan kerjasama antar instansi yang menghasilkan data terkait migrasi internasional.

Satu Data Indonesia ( SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, mendata, interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan data induk .

Adanya perbedaan data antara kementerian maupun lembaga untuk statistik migrasi indonesia, sehingga dibuatlah rapat tersebut guna membahas bagaimana kementerian dan lembaga memperoleh pendapatan migrasi internasional.

Statistik memiliki arti penting bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat. Rapat tersebut dihadiri dari berbagai kementerian maupun lembaga  terkait migrasi .

Masukan dari SBMI dalam pertemuan tersebut,  Pemerintah Desa harus aktif dalam pendataan Buruh Migran, serta sosialisasi tentang bagaimana proses bermigrasi yang aman, tertib dan teratur. Sehingga pelindungan buruh migran bisa terwujud.

Adanya kendala dari rapat tersebut, tidak dihadirkannya Kementerian Perhubungan, atau Hubungan Kelautan yang berwenang dalam pendataan ABK awak kapal dan niaga. 

Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah menghadirkan 2 kementerian (kemenhub dan hubla) yang akan diagendakan pada tanggal 12 Desember 2019.