SBMI JAWA TIMUR WILAYAH TAPAL KUDA ADAKAN ACARA HALAL BIHALAL DAN SILATURAHMI DI JEMBER

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur di wilayah tapal kuda mengadakan acara halal bihalal dan silaturahmi di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Selasa, 17 Mei 2022.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus DPC SBMI Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Sementara  DPC SBMI Banyuwangi tidak bisa hadir karena ada kegitan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

“Di wilayah tapal kuda, tinggal Kabupaten Situbondo yang belum terbentuk DPC SBMI. Kami berharap dapat segera terbentuk karena wilayah Kabupaten Situbondo termasuk kantong buruh migran,” kata Ketua DPC SBMI Lumajang, Madiono.

Selain untuk mempererat silaturahmi dan  persaudaraan, acara halal bihalal ini juga diisi dengan diskusi dalam rangka penguatan peran serikat dalam mengawal dan mengawasi  pemerintah dalam menjalankan amanat  Undang-Undang untuk kebangkitan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Ada beberapa permasalahan yang telah, sedang, dan akan ditangani SBMI Jawa Timur wilayah  tapal kuda serta ada beberapa permasalahan buruh migran yang perlu diadukan ke instansi terkait.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPC SBMI Lumajang  Achmad Zakky Qhufron yang hadir ke acara halal bihalal, saat ini SBMI Lumajang  sedang menangani permasalahan anak-anak buruh migran yang  banyak mengalami pelecehan dan terlantar. Saat ini SBMI Lumajang juga sedang menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi purna buruh migran di wilayah Kabupaten Lumajang .

Dari sisi regulasi, SBMI Lumajang menyoroti tentang perluya peraturan tentang perlindungan PMI, tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Peraturan daerah (Perda) , tetapi hingga ke tingakat desa melalui Peraturan Desa (Perdes).

“Pekerja Migran Indonesia yang sering disebut sebagai pahlawan devisa hanya slogan saja karena faktanya pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi hingga pemerintah pusat masih kurang peduli dengan PMI. Pemerintah juga harus tertib administrasi. Selama ini, khususnya Pemdes juga tidak punya data akurat tentang jumlah warganya yang menjadi PMI karena tidak pernah melakukan pencatatan,” kata Sekretaris DPC SBMI Lumajang  Achmad Zakky Qhufron.  

Lebih lanjut Qhufron mengatakan, perlu ada penindakan secara tegas dan nyata oleh pihak berwajib kepada orang dan semua jaringan pengiriman PMI secara nonprosedural ke luar negeri. Lebih dari itu, Madiono juga menyebut bahwa di setiap kabupaten wajib ada Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kerja calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri.

Sementara SBMI Jember menyampaikan bahwa saat ini sedang menjalankan program pelatihan bagi PMI purna.

“SBMI Jember juga terus berusaha melakukan sosialisasi tentang tata cara migrasi aman dan adil yang sesuai prosedur untuk memotong mata rantai atau lingkaran setan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara nonprosedural,” kata Sekretaris SBMI Jember, Enik Setyanah.

Pada acara halal bihalal ini, SBMI Bondowoso menyampaikan gagasan tentang perlu adanya kegiatan/event besar seperti SBMI expo untuk menampilkan produk-produk hasil karya Pekerja Migran Indonesia, baik PMI yang masih aktif, PMI purna dan anggota keluarganya.

“Semua isntansi pemerintah dari pusat sampai desa harus mempunyai kepedulian terhadap PMI dan keluarganya. Selain itu, di Kabupaten Bondowoso wajib ada Perda dan Perdes untuk  pelindungan PMI,” kata Ketua DPC SBMI Bondowoso, Mery Dian Kharisma Pribadi

Pada akhir acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh pengurus DPC SBMI Bondowoso, Multazam kemudian  dilanjut acara ramah tamah.