PEMILU MINIM PENDIDIKAN POLITIK

Besok tanggal 9 April 2014 Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan. Pemilu merupakan salah satu proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan cara memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang diyakini bisa mewujudkannya.

Saat ini ada 200 ribuan Calon Wakil Rakyat memperebutkan 19.699 kursi, untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik Pusat, Provinsi maupun Daerah. Perebutan ini kemudian menimbulkan persaingan baik sehat maupun tidak sehat. Persaingan tidak sehat cenderung mengambil jalan pintas dengan cara bagi-bagi duit (money politik).

Cara ini memang cukup ampuh, namun mempunyai resiko besar yaitu munculnya praktik korupsi karena wakil rakyat terpilih minimal harus mengembalikan modal. Faktanya lebih dari itu, bahkan mengeruk keuntungan dari uang yang dikelola negara. Akhirnya uang negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat makin jauh karena praktik korupsi.

Menuju penyelenggaraan negara yang tidak korup, dibutuhkan pendidikan politik.  Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar terencana untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat baik dalam bentuk formal maupun informal sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik. Pertanyaan besarnya apakah pimpinan-pimpinan Partai Politik sudah melakukan itu kepada anggotanya ? jawaban dari pertanyaan ini menjadi penting karena akan menentukan kualitas pemilu, baik proses ataupun hasilnya.

Di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik telah dimulai oleh Plato. Dalam bukunya berjudul “Republic”  ia merancang suatu sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan suatu pandangan, pemikiran yang benar dan tepat mengenai para pemimpin di masa datang, namun juga mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang layak dan tidak layak dipilih menjadi pemimpin.

Seperti apa bentuknya?

Denis Heater mengemukakan bahwa golongan orang dewasa seharusnya dapat membuat pilihan dan sudah siap untuk ambil bagian dalam beberapa kegiatan politik di dalam suatu sistem demokrasi yang bersifat keterwakilan. Untuk itu, pendidikan politik harus diperkenalkan sejak dini agar mereka sudah sangat memahami prosedur politik yang benar pada saat dewasa nanti. Maka anak-anak bukan hanya harus diajarkan politik dan diberi keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi melainkan juga harus diperbolehkan untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Kesemuanya itu dapat dilakukan dalam lingkup lembaga kecil, melalui kegiatan pendidikan formal maupun informal.

Apa fungsi Pendidikan Politik?

Fungsi pendidikan politik menjadi sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Tujuannya antara lain : Pertama, untuk mengubah dan membentuk perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik dan menjadikannya sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tujuan politik yang ingin cita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.