Maftuh Hafi Salim : Saat ini UU Pelindungan Pekerja Migran sudah memberikan tugas dan wewenang yang jelas kepada struktur organisasi pemerintah, termasuk tugas dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi
Hariyanto: Pertemuan Yogyakarta menghasilkan 17 poin usulan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal, turunan dari UU No. 18/2017
Download usulan masyarakat sipil tentang Rencana Aksi Regional tindak lanjut dari Konsensus ASEAN yang akan dibahas pada tanggal 27-29 Maret 2018 di Singapura
Usulan Pokja ASEAN JBM: kerja layak dan jaminan sosial, perlindungan buruh migran mulai dari pra penempatan, masa kerja, dan setelah bekerja
SBMI Taiwan memberikan sumbangan kepada Nunung Hafizoh buruh migran asal Pesawaran Lampung Selatan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Rong Chong Shipay. Get Well Soon ya mba….
Tema milad kedua ini adalah “Menumbuhkan solidaritas dan persatuan sesama buruh migran”, dengan harapan tumbuhnya kesadaran berorganisasi dikalangan buruh migran yang bekerja di Arab Saudi.
Hariyanto: Unsur Pidana Perdagangan Orang yaitu ada “Proses, Cara dan Tujuan Explitasi”, Berdasarkan unsur-unsurnya, IU ABK asal Banyumas adalah korban perdagangan orang
BNP2TKI memberikan penghargaan transparansi biaya kepada 4 PPTKIS yaitu PT. Bahana Mega Prestasi, Assamulia Indopower, Berkat Sukses Makmur Sejahtera, dan Assalam Karya Manunggal Putra
Junita Gultom: SBMI Taiwan berharap Ibu Sri Indah Wijayanti Kabid Ketenagakerjaan KDEI lebih baik lagi dalam pelindungan buruh migran di Taiwan
Internasional membagi tiga peringkat dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (traffiking in person), 1. Tier I, 2. Tier II, 3. Tier II Wacth List, 4. Tier III, 6. Special Case. Indonesia diperingkat berapa?
