OMNIBUS LAW, CIPTA KERJA ATAU MENDORONG MIGRASI PAKSA?

omnibus law, cipta kerja atau mendorong migrasi paksa? 18/10/2024

25 Februari 2020. Hari ini Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah berusia 17 tahun. Selama ini SBMI telah bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi buruh migran indonesia dan keluarganya. SBMI menentang perbudakan, pemerasan dan perdagangan orang. Organisasi buruh migran ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi buruh migran dan keluarganya. SBMI juga […]

INILAH TIGA PASAL UU PPMI YANG DIGUGAT OLEH ASPATAKI

inilah tiga pasal uu ppmi yang digugat oleh aspataki 18/10/2024

Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) mengajukan uji materi UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, Aspataki menguji tiga pasal dalam UU No 18/2017 tentang Pelindungan PMI yaitu : Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 82 huruf […]

APAKAH LPK DAPAT MENEMPATKAN CALON BURUH MIGRAN KE LUAR NEGERI?

apakah lpk dapat menempatkan calon buruh migran ke luar negeri? 18/10/2024

Lasmini Simbolon bertanya (16/2/20202). Saya di sini mu bertanya dan mau pendapat. Saya telah sempat daftar di salah satu LPK, dan sudah bayar semua biaya, dan perjanjian antar PT dengan kandidat selama 6 bulan paling lambat akan terbang, dah alhasil satu org pon belum ada yg terbang dari sekian org, dan saya ingin mengundur kan […]

MIGRANT CARE & SBMI MENDAFTAR SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM UJI MATERI UU PPMI

migrant care & sbmi mendaftar sebagai pihak terkait dalam uji materi uu ppmi 18/10/2024

Migrant CARE dan SBMI tidak Berharap Mahkamah Konstitusi Turut Membuka Keran Perdagangan Orang bagi Pekeja Migran Indonesia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (ASPATAKI) pada bulan November 2019 lalu diam-diam mengajukan permohonan pengujian perkara No. 83/PUU-XVII/2019 untuk Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf (a) […]

SBMI MINTA KEJELASAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PARALEGAL & PENDAMPING

sbmi minta kejelasan kebijakan mahkamah agung terkait paralegal & pendamping 18/10/2024

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto mengkritik tidak konsistennya Mahkamah Agung terkait dengan paralegal dan pendamping didalam persidangan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi Konsultasi Publik Permenkumham Terkait Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh PBHI di Semarang. Ketidak konsistenannya itu antara lain: Pasal 11 dalam peraturan itu berbunyi, Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan […]

SBMI APRESIASI KEMENHUB SETUJUI PELINDUNGAN ABK DIBAWAH KEMNAKER

sbmi apresiasi kemenhub setujui pelindungan abk dibawah kemnaker 18/10/2024

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto mengapresiasi persetujuan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal migran diatur dibawah Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami menunggu situasi seperti ini sejak Januari 2018, ketika ada “surat cinta” dari Kemenhub kepada Kemnaker yang kemudian ramai dibicarakan,” tanggap Hariyanto saat di Semarang (12 3/2/2020). […]

APA ITU PENEMPATAN UNPROSEDUR? BEGINI KATA UU PPMI

apa itu penempatan unprosedur? begini kata uu ppmi 18/10/2024

Apa itu penempatan pekerja migran unprosedur atau ilegal? Sebelum membahas itu, kita kenali dulu istilah prosedur dan legal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Prosedur artinya 1). tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2). metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah;  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legal artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan […]

SBMI PONTIANAK DAN PEMPROV BAHAS BARENG PELINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KUCHING

sbmi pontianak dan pemprov bahas bareng pelindungan buruh migran di kuching 18/10/2024

Kuching Malaysia menjadi salah satu tujuan buruh migran asal Pontianak. Mereka bekerja diberbagai sektor antara lain sebagai buruh di perusahaan kepala sawit, kedai dan pekerja rumah tanga, serta retail. Salah satu persoalan krusial yang dialami adalah kepemilikan administrasi kependudukan seperti Akte Lahir, KTP, KK dan Buku Nikah. Hal ini disampaikan oleh Martin ketua SBMI Pontianak […]

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK BIAYA PENEMPATAN BURUH MIGRAN INDONESIA

kebijakan dan praktik biaya penempatan buruh migran indonesia 18/10/2024

Pemerintah telah menetap kebijakan tentang biaya penempatan buruh migran ke luar negeri. Melalui Undang Undang No 18 tahun 2017, pasal 30 berbunyi bahwa Buruh Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang No 39 tahun 2004 pasal 76, Buruh Migran Indonesia hanya dibebani biaya dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, […]

HARI INI BP2MI BAHAS BIAYA PENEMPATAN, APAKAH BISA GRATIS?

hari ini bp2mi bahas biaya penempatan, apakah bisa gratis? 18/10/2024

Hari ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan menggelar diskusi terfokus pada aturan pembiayaan. Kegiatan ini melibatkan oranisasi masyarakat termasuk diantaranya adalah Serikat Buruh Migran Indonesia. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Internasional Organization for Migration, dan akan akan dilaksanakan di Hotel JW Luwansa Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun Peraturan Badan Pelindungan Pekerja […]