PRINSIP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN Dalam hal prinsip perlindngan pekerja migran, DPR dan Pemerintah berpandangan sama, prinsip tersebut yaitu: persamaan hak;...
Sorotan
Usulan DPR dan Pemerintah dalam Mengingat di RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Usulan DPR Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27...
Perbedaan Usulan Pemerintah dan DPR dalam Menimbang Poin Menimbang Versi DPR. DPR mengusulkan 11 point ketentuan umum, sementara Pemerintah hanya...
Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangkanya adalah sebagai berikut: A. JUDUL...
Berdasarkan buku "Tiga Dekade Prolegnas dan peran BPHN" yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, berdasarkan keputusan DPR Rl No....
Dalam rangka mengimplementasikan program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat,...
SBMI Banyuwangi bekerjasama dengan Dias Sosial Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pelatihan menjahit bagi mantan buruh migran yang mengalami persoalan pada saat...
Berdasarkan Surat Kepala BNP2TKI No : B 28/KA/IV/2017, buruh migran yang memperpanjang perjanjian kerjanya atau re-entry atau cuti tidak wajib...
Laporan dari SBMI Riyadh, KBRI Riyadh akan memberikan pelayanan dibidang kekonsuleran dan ketenagakerjaan serta pelayanan amnesti atau pemutihan di Buraidah....
Berdasarkan pantauan SBMI Arab Saudi, pelaksanaan amnesty 2017 berjalan cukup baik, per 13 April 2017 jumlah warga negara Indonesia yang...