UU PPMI: Mengatur pembagian tugas Menteri Ketenagakerjaan sebagai regulator membuat 8 kebijakan, dan Kepala Badan ditugasi sebagai eksekutor untuk melaksanakan 7 pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(9) Read More »
UU PPMI: Pembagian Kewenangan, 15 Kewenangan Pusat, 9 Kewenangan Provinsi, 11 Kewenangan Daerah, 5 Kewenangan Pemerintah Desa
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(8) Read More »
UU PPMI: Layanan Terpadu Satu Atap dibentuk oleh Pemda untuk efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(7) Read More »
UU PPMI: Pelindungan 1.Perlindungan Sebelum kerja,2.Pelindungan Selama Kerja,3.Pelindungan Setelah Kerja 4.Jamsos, 5. Biaya, 6.Hukum, 7.Sosial, 8.Ekonomi, 9.Sanksi Perusahaan
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(6) Read More »
UU PPMI: 11 dasar hukum ditetapkan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
MENGENAL UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(2) Read More »
AFML 10: Memperkuat standar perlindungan & peningkatan pelaksanaan kebijakan dan layanan pendukung pekerja rumah tangga migran di ASEAN
REKOMENDASI ASEAN FORUM ON MIGRAN LABOUR (AFML) DI FILIPINA Read More »
27 peraturan pelaksanaan (aturan turunan) yaitu: 11 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan 3 Peraturan Kepala BNP2MI).
DALAM 2 TAHUN PEMERINTAH HARUS MENERBITKAN 27 ATURAN TURUNAN Read More »
Universitas Pasundan & Universitas Malaya menerbitkan buku panduan tentang prosedur penengkatan, pemeriksaan & jaminan di Malaysia
14 TANYA JAWAB PROSEDUR PENANGKAPAN & PEMERIKSAAN DI MALAYSIA Read More »
Dina Nuriyati, Koordinator Riset dan Hubungan Internasional menyampaikan sambutan tentang Empowerment of Domestic Workers in Asia
SBMI HADIRI KONFERENSI REGIONAL BERTAJUK ENHANCING COLLECTIVE ADVOCACY Read More »
Dede Yusuf: Setelah disahkan, pemerintah diminta segera menyusun aturan pelaksanaan dan sosialisasi , agar berlaku efektif
DPR SAHKAN UNDANG UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
