Kebijakan

REKOMENDASI SBMI-GP DALAM PERLINDUNGAN ABK MIGRAN ASEAN

Kebijakan, Siaran Pers /

Serikat Buruh Migran Indonesia dan Greenpeace Indonesia meluncurkan kertas laporan investigasi pada 17 Maret 2020. Peluncuran tersebut dilaksanakan melalui konprensi pers secara online untuk menghindari penyebaran virus corona. Kertas laporan tersebut dinamai “Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut”. Pada kertas laporan tersebut, SBMI dan Greenpeace Indonesia merekomendasikan semua negara anggota ASEAN mengikuti kepemimpinan Thailand, […]

REKOMENDASI SBMI-GP DALAM PERLINDUNGAN ABK MIGRAN ASEAN Read More »

SBMI-GP, UNGKAP 6 PERUSAHAAN YANG DIDUGA MENGEKSPLOITASI BURUH MIGRAN DIKAPAL IKAN ASING

Kebijakan, Siaran Pers /

Jakarta, 17 Maret 2020. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) hari ini mengungkap enam (6) perusahaan yang diduga terkait eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di atas kapal ikan asing, sebuah hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh SBMI berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia [1]. Pengungkapan ini sebagai tanda bahwa Pemerintah Indonesia masih lalai dan gagal melindungi

SBMI-GP, UNGKAP 6 PERUSAHAAN YANG DIDUGA MENGEKSPLOITASI BURUH MIGRAN DIKAPAL IKAN ASING Read More »

MENGINTIP PENDAPAT 3 AHLI ASPATAKI

Kebijakan /

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang keenam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) digelar kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/3/2020). Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) selaku Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 ini mengujikan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal

MENGINTIP PENDAPAT 3 AHLI ASPATAKI Read More »

P3MI ITU SEHARUSNYA KATEGORI SIUP KELAS MENENGAH ATAS

Kebijakan /

Hari ini Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang uji materi pasal 54, 82, 85 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal yang diuji tersebut, menurut Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). ASPATAKI keberatan dengan besaran modal disetor yang ditetapkan, dari sebelumnya Rp 3 miliar menjadi Rp 5 miliar, deposito sebelumnya hanya

P3MI ITU SEHARUSNYA KATEGORI SIUP KELAS MENENGAH ATAS Read More »

CATAHU 2020 KOMNAS PEREMPUAN, 5 REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH

Kebijakan /

Rekomendasi Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s. Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM; a) Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan

CATAHU 2020 KOMNAS PEREMPUAN, 5 REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH Read More »

CATAHU 2020 KOMNAS PEREMPUAN, PEMBELA HAM RENTAN DIKRIMINALISASI

Kebijakan /

Dalam laporan catatan tahunan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, menyimpulkan 8 kesimpulan yang menjadi catatan penting, salah satu yang masih jarang diperhatikan adalah pembelanya. Kesimpulan nomor 3 (tiga) menjelaskan bahwa perempuan pembela hak asasi manusia rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar/ ekstrimis. Kerentanan ini terjadi akibat ketiadaan mekanisme Perlindungan

CATAHU 2020 KOMNAS PEREMPUAN, PEMBELA HAM RENTAN DIKRIMINALISASI Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN 2020

Kebijakan /

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu

RINGKASAN EKSEKUTIF CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN 2020 Read More »

HINDARI VIRUS CORONA, PEMERINTAH MALAYSIA MENUTUP JALUR MASUK

Kebijakan, Sorotan /

Sejak Rabu, 4 Maret 2020 Imigrasi Malaysia menutup semua pintu masuk ke negaranya. Penutupan tersebut untuk mencegah penyebaran wabah Corona (COVID-19) di pintu masuk negara. Kebijakan penutupan ini dilakukam setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi Dato Mohd Zulfikar Ahmad. Dato Mohd Zulfikar Ahmad. telah setuju untuk menutup sementara waktu Autogate Citizens (Malaysia), Foreign E-Gate

HINDARI VIRUS CORONA, PEMERINTAH MALAYSIA MENUTUP JALUR MASUK Read More »

ARAB SAUDI ANCAM 5 TAHUN PENJARA & 3 JUTA RIYAL BAGI PENYEBAR HOAX CORONA

Kebijakan, Saat Bekerja /

Mengutip berita dari saudinesia.com, yang diterbitkan pada Rabu, 4 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum Kerajaan Arab Saudi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan berita dusta (hoax). Dalam hal ini penyebaran berita hoax tentang virus korona melalui media sosial, karena berpotensi menambah keresahan dan kepanikan masyarakat. Penyebaran berita hoax tersebut melanggar pasal 1/6 Undang-Undang Pencegahan

ARAB SAUDI ANCAM 5 TAHUN PENJARA & 3 JUTA RIYAL BAGI PENYEBAR HOAX CORONA Read More »

PENGACARA PIHAK TERKAIT, TUJUAN UU PPMI LINDUNGI PMI

Kebijakan, Sorotan /

  JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/3/2020). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari Migrant Care (Pihak Terkait I) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (Pihak Terkait II). Para Pihak Terkait diwakili kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa. “Upaya dilakukan

PENGACARA PIHAK TERKAIT, TUJUAN UU PPMI LINDUNGI PMI Read More »