Kebijakan – Laman 13

DIREKTUR PPTKLN KEMNAKER, SISNAKER AKAN SEGERA DILUNCURKAN

29/04/2021 Tidak ada komentar

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PPTKLN Kemnaker) Rendra menyampaikan bahwa Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dibangun untuk layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan segera di luncurkan. Hal itu disampaikan dalam zoom kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Draft Penelitian bertema “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif

DIRJEN BINAPENTA TETAPKAN 52 NEGARA TUJUAN DI MASA PANDEMI

21/04/2021 Tidak ada komentar

Pada Selasa, 20 April 2021 kemarin, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan keputusan No. 3/1137/PK/02.02/IV/2021 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Keputuan ini merupakan perubahan ketiga yang sebelumnya pernah ditetapkan pada bulan Agustus dan Oktober 2020. Pada

1 APRIL 2021, JOKOWI MENGUBAH PERPRES GUGUS TUGAS TPPO

20/04/2021 Tidak ada komentar

Pada tanggal 1 April 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani perubahan Perpres No. 69 Tahun 2008 menjadi Perpres No 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah hendak menyesuaikan susunan organisasi, nomenklatur keanggotaan, penambahan keanggotaan, tugas dan fungsi, pengelolaan data yang terintegrasi, dan sumber pendanaan.

AKHIRNYA PP PELAKSANAAN PELINDUNGAN PMI DITERBITKAN PADA 7 APRIL 2021

20/04/2021 Tidak ada komentar

Setelah 17 bulan, melewati batasan waktu 2 tahun sebagaimana ditentukan oleh pasal 90 Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yaitu pada tanggal 22 November 2019, akhirnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. PP ini ditanda tangani

KEMLU TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS BIAYA PEMULANGAN BURUH MIGRAN

15/04/2021 Tidak ada komentar

Menanggapi pertanyaan apakah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertanggung jawab atas biaya pemulangan buruh migran yang bermasalah di negara tujuan penempatan, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia Bobi Anwar Ma’arif menjelaskan bahwa Kemlu tidak bertanggung jawab atas biaya pemulangan buruh migran. Menurut Bobi, biaya pemulangan itu menjadi tanggung jawab para pihak yang telah menempatkan dan mempekerjakannya. “Biaya

MENINGGAL DUNIA DI CINA. BMI UNPROSEDUR TIDAK MENDAPATKAN SANTUNAN

15/04/2021 Tidak ada komentar

Akibat hukum ditempatkan secara unprosedur, ahli waris Almarhumah Wiwin Winarti tidak mendapatkan santunan dari Badan Penyenyelnggaran Jamsostek. Demikian disampaikan Koordinator Departemen (Kordept) Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia. oleh Salsa Novelia Frannisa. Menurut Salsa, Almarhumah Wiwin Winarti ditempatkan secara unprosedur oleh jaringan mafia penempatan ilegal ke Guangzhou Cina pada bulan Desember 2017, dan

MENGUNGKAP REALITA PELANGGARAN KONTRAKTUAL TERHADAP BURUH MIGRAN

04/09/2020 Tidak ada komentar

Ketidakadilan yang dialami oleh buruh migran perempuan terjadi di setiap tahapan migrasi, mulai dari desa ketika sebelum bekerja, ketika bekerja di negara tujuan, sampai kembali ke desa lagi setelah selesai bekerja

KETERANGAN LENGKAP DARI AVYANHTI AZIS AHLI PIHAK TERKAIT SBMI

31/08/2020 Tidak ada komentar

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam nusantara. Yang Mulia izinkan saya untuk mengemukakan pandangan mengenai Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85 yang menjadi pokok perkara hari ini. Dalam pandangan kami, pasal-pasal ini harus dipertahankan karena ketiganya merupakan bukti konkret komitmen Indonesia untuk memperbaiki regulasi penempatan pekerja migran yang selama ini lemah. Berbagai

Sidang Uji Materi UU PPMI di MK, SBMI Hadirkan 3 Ahli

31/08/2020 Tidak ada komentar

Andy Yentriyani, Ahli dari Komnas Perempuan: Dengan ini, kami meminta Mahkamah menolak seluruh permohonan ini.

KETERANGAN LENGKAP DARI ANDY YENTRIYANI AHLI PIHAK TERKAIT SBMI

31/08/2020 Tidak ada komentar

Jakarta, 31 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam nusantara. Majelis Hakim yang kami hormati, pertama-tama terima kasih karena telah memperkenankan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyampaikan pendapat kami mengenai perkara yang diajukan ini. Kami membagi penyampaikan kami dalam 5 tahapan, yaitu tentang Komnas Perempuan, latar belakang dari pertimbanganpertimbangan kami, serta pendapat terhadap pasal-pasal yang diajukan,

Category: Kebijakan