Rizky Oktaviana mendampingi proses laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh PT JSG
SBMI Laporkan PT JSG atas Dugaan Perkara Perdagangan Orang ABK Migran Read More »
Dina Nuriyati: Diperlukan upaya terus menerus agar RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat menghasilkan peraturan yang memiliki prespektif penghapusan diskriminasi terhadap perempuan
IWRAW SOROTI ATURAN NEGARA ANGGOTA PBB DALAM KERANGKA CEDAW Read More »
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengakibatkan korbannya jatuh dalam kondisi yang sangat menyengsarakan
BELAJAR MENGIDENTIFIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Read More »
Hingga 12 Juli 2017, Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Izin Perekrut dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) kepada 87 perusahaan. Berikut nama-nama perusahaan tersebut
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIBERI IJIN MEREKRUT AWAK KAPAL Read More »
Perlindungan Pra Penempatan: DPR dan Pemerintah sama-sama memasukkan perlindungan pra pemerintah, meskipun masih ada perbedaan keduanya.
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (9) Read More »
Batasan Pekerja Migran. Pemerintah memasukkan draft tentang batasan pekerja migran, sarat, hak dan kewajiban. Sementara DPR tidak memasukkan poin tersebut.
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (8) Read More »
RUNAG LINGKUP. Draft DPR memasukkan ruang lingkup perlindungan pekerja migran, namun draft Pemerintah tidak memasukkan ruang lingkup
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (7) Read More »
Tujuan undang-undang perlindungan pekerja migran: pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia, hukum,ekonomis dan sosial
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (6) Read More »
Pandangan DPR dan Pemerintah dalam prinsip perlindungan buruh migran sama, ada 10 poin prinsip sepertikeadilan gender, non diskriminasi dan anti perdagangan orang
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (5) Read More »
Dalam hal Mengingat, usulan DPR dan Pemerintah hampir sama, hanya saja pemerintah menambahkan UU No. 6/2012
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (4) Read More »
