SBMI : KEPALA BNP2TKI JANGAN SALAHKAN TKI/BMI, EVALUASILAH KINERJA PENGAWAS

Pernyataan Moh. Jumhur Hidayat Kepala BNP2TKI dibeberapa media saat menyambut kedatangan 484 BMI Overstay pada tanggal 10 Nopember 2013 kemarin, dikritik oleh Erna Murniaty Ketua Umum SBMI.

Pada pemberitaan tersebut Moh Jumhur Hidayat menyalahkan buruh migran karena pilihannya, yaitu melebihi batas waktu tinggal dengan dokumen kadaluarsa, sehingga merepotkan pemerintah dan harus di didik.

Erna mengaku sudah terpuji Kyai Haji Jumhur Hidayat mau menyambut, hendaknya jangan dicemari dengan baha yang tidak enak.

“Pilihan BMI overstay itu tidak semata-mata kesalahan BMI, karena dominasi majikan yang sudah membayar puluhan juta kepada Agen/PJTKI, kedua budaya arab tertutup, perempuan tidak boleh keluar rumah atau bahkan interaksi dengan BMI tetangganya, ketiga kewajiban pemantauan PJTKI/PPTKIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, itu tidak pernah dilakukan.

“Pasal 55 mengatur kewajiban pemantauan selama masa penempatan kemudian melaporkannya secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI, Pasal 56 PJTKI harus menghubungi BMI/TKI atau Majikan atau mitra usahanya untuk memastikan kepulangan BMI/TKI. Pertanyaan saya apakah itu dilakukan oleh PJTKI? adakah bukti laporan berkala itu sampai kepada Cak Imin dan Kyai Haji Muhammad Jumhur Hidayat?, lalu kenapa ketika itu tidak pernah dilakukan, kok malah BMI/TKI yang disalahkan? “. Kata Erna

Lebih lanjut Erna memaparkan berdasarkan pengalaman empiris ketika melakukan pendampingan kasus, itu semua tidak pernah dilakukan oleh PJTKI, PJKTI tidak pernah bisa membuktikan adanya laporan tertulis, baik kepada Menakertrans atau Kepala BNP2TKI.

“Dengan kondisi real seperti ini, yang harus di didik adalah lembaga pengawas, baik yang ada di Kemenakertrasn dan BNP2TKI” Tegas Erna.

Link Berita :

http://ku.pancar.in/m4g

http://ku.pancar.in/m4h