DPR RAPAT PARIPURNA RUU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Rabu, 25 Oktober 2017, DPR dijadwalkan Rapat Paripurna membahas RUU PPMI
DPR RAPAT PARIPURNA RUU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Read More »
RUU PPILN
SBMI: DATANGI PT.FORWARD GLOBAL TANGANI MASALAH OVERCHARGING BMI TAIWAN
Hariyanto Ketua Umum SBMI : Memungut biaya penempatan diatas ketentuan aturan yang berlaku itu pelanggaran administratif, sanksinya bisa dicabut SIUPnya.
SBMI: DATANGI PT.FORWARD GLOBAL TANGANI MASALAH OVERCHARGING BMI TAIWAN Read More »
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (9)
Perlindungan Pra Penempatan: DPR dan Pemerintah sama-sama memasukkan perlindungan pra pemerintah, meskipun masih ada perbedaan keduanya.
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (9) Read More »
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (5)
Pandangan DPR dan Pemerintah dalam prinsip perlindungan buruh migran sama, ada 10 poin prinsip sepertikeadilan gender, non diskriminasi dan anti perdagangan orang
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (5) Read More »
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (4)
Dalam hal Mengingat, usulan DPR dan Pemerintah hampir sama, hanya saja pemerintah menambahkan UU No. 6/2012
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (4) Read More »
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (3)
Dalam hal Menimbang, DPR mengusulkan 11 poin, sementara pemerintah hanya mengusulkan 7 poin, selengkapnya sebagai berikut.
REVISI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (3) Read More »
PEMBAHASAN RUU PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA
Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Revisi Undang Undang Perlindungan Buruh Migran, Berikut adalah materi yang dibahas
PEMBAHASAN RUU PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA Read More »
ULTAH SBMI KE 13 : TUNTUT PENGAKUAN SERIKAT BURUH MIGRAN
Pasal 40 UU 6/2012 “Para buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja
ULTAH SBMI KE 13 : TUNTUT PENGAKUAN SERIKAT BURUH MIGRAN Read More »