Jakarta, 30 Agustus 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap rakyat yang menyampaikan aspirasi secara damai di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah berlangsung selama tiga hari terakhir. Sejumlah insiden menunjukkan negara gagal melindungi hak warga sipil:

Tewasnya pengemudi ojek online (ojol) akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob di tengah demonstrasi menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Penghadangan pawai damai Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) di Jalan M.H. Thamrin, yang berlangsung selama hampir 40 menit, padahal aksi ini bagian dari Indonesia Climate Justice Summit (ICJS). Peserta aksi terdiri dari masyarakat adat, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan anak muda, yang menyuarakan tuntutan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan.
Aksi ini juga bertepatan dengan gelombang protes rakyat terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR di seluruh Indonesia, yang dinilai jauh melampaui kondisi ekonomi rakyat, sementara buruh mendapatkan upah minimum.

SBMI menegaskan bahwa kekerasan aparat, kriminalisasi aksi damai, dan penghadangan pawai masyarakat sipil adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Kejadian ini juga mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang diperparah oleh kebijakan politik yang tidak berpihak pada kelas pekerja dan masyarakat rentan.

Tuntutan SBMI

Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia.
Hentikan Kekerasan Aparat terhadap Buruh dan Rakyat: Segera hentikan semua tindakan represif, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap demonstran, termasuk pengemudi ojol dan peserta aksi damai ARUKI, dan aksi protes yang terjadi di seluruh Indonesia.
Tanggung Jawab Negara atas Kematian dan Pelanggaran HAM: Presiden dan Kapolri wajib memproses hukum semua aparat yang terlibat, termasuk insiden tewasnya pengemudi ojol.
Reformasi Polri untuk Pelindungan Pekerja dan Seluruh Lapisan Rakyat: Lakukan reformasi menyeluruh agar Polri menjadi lembaga profesional, akuntabel, dan demokratis, bukan alat pembungkaman rakyat.
Keadilan Sosial dan Ekonomi bagi Kelas Pekerja: Tinjau ulang kenaikan gaji DPR, lindungi hak pekerja migran dan buruh, pastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, bukan elit politik.
Segera sahkan Undang Undang Perampasan Aset Bagi Koruptor serta Sahkan Segera Undang Undang PPRT yang sampai saat ini mandeg di sidang DPR
Benahi pengelolaan Anggaran APBN dengan Se-efisien Mungkin, pangkas anggaran Proyek negara tak Jelas yang hanya menguntungkan oligarki dan Pejabat serta Prioritaskan kepentingan Rakyat yang terhimpit kondisi ekonomi Indonesia saat ini

SBMI menyerukan kepada seluruh rakyat, buruh migran, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan internasional untuk bersatu mengawal demokrasi, melawan represi negara, dan memastikan hak warga sipil serta kelas pekerja tidak diabaikan. Tragedi ini adalah peringatan bahwa tanpa perubahan nyata, ruang demokrasi di Indonesia terus menyempit.