Tantangan Gerakan Buruh Migran 2014

Baru-baru ini SBMI mengikuti pertemuan strategi advokasi mengenai buruh migran yang diselenggarakan oleh Migrant Forum in Asia (MFA) di Manila. Sebagai rangkaian kegiatan akhir tahun, pertemuan tersebut juga menyusun perencanaan advokasi kebijakan, baik di level regional maupun internasional. SBMI sebagai representasi dari Indonesia mengharapkan pada forum tersebut sebagai sarana penyampaian pesan dan perluasan jaringan. Setidaknya ada beberapa agenda yang dipersiapkan dalam tahun mendatang, termasuk mempersiapkan laporan potret buruh migran yang akan disampaikan pada High Level Dialogue (HLD) tingkat ASEAN, International Labor Conference (ILC) dan Human Right Council.

“SBMI sebagai serikat harus menyusun laporan sendiri pada forum-forum tinggi tersebut, karena hal itu sebagai pembanding dari laporan yang telah disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada komite”, ungkap Sekjen SBMI, Bobi AM. Namun, tentunya SBMI tidak sendirian dalam menyusun laporan tersebut, perlu kontribusi pemikiran dari kawan-kawan jaringan pegiat buruh migran yang terdapat di Indonesia maupun yang masih berada di negara penempatan, Bobi menambahkan.

Beberapa tema isu mulai dipersiapkan oleh SBMI, seperti data migrasi dan perlindungan buruh migran. Karena saat ini seperti yang kita lihat, terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari informasi data yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui jumlah WNI yang berada di luar negeri. Hal ini sangat penting. Data migrasi dapat dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan nasional suatu daerah, Selain itu, jumlah WNI yang masih berada di negara penempatan juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk memilih dan dipilih. Apalagi di tahun 2014 ini yang akan digelar pesta demokrasi Indonesia. Kita sebenarnya meragukan data yang dimiliki oleh KPU mengenai daftar pemilih tetap luar negeri, urai Bobi.

Aspek perlindungan sangat penting bagi buruh migran dan kita juga memiliki kewajiban melaporkannya. Karena hal ini sangat mutlak dimiliki oleh setiap warga negara dimana pun mereka berada. Bobi mengatakan, minimnya data migrasi yang dimiliki oleh pemerintah juga berimbas terhadap perlindungan”. Sehingga seringkali ketika terdapat buruh migran yang mengalami masalah, terjadi saling tuding kewenangan. Sulit bagi buruh migran mendapatkan akses keadilan. “Apalagi ketika perlindungan bagi buruh migran dilimpahkan kepada swasta melalui mekanisme asuransi. Sungguh kacau negeri ini”, ungkap Bobi jengkel. Saat ini, tidak hanya negara yang melanggar HAM, akan tetapi pihak privat sector juga melakukan pelanggaran HAM, cetusnya.