Serikat Buruh Migran Indonesia

DOKUMENTASI : MEDIA KAMPANYE SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Saatnya Sauh Keadilan Berlabuh untuk Awak Kapal Perikanan Indonesia

Advokasi, Headline, Kebijakan, Siaran Pers /

Pemalang, 15 Oktober 2025 — Di balik pasokan hidangan laut global, ada krisis kemanusiaan yang tak terlihat: para awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan kerja paksa, eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang. Lautan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi saksi bisu krisis kemanusiaan yang terabaikan. Menjawab kondisi darurat ini, sejumlah lembaga […]

Saatnya Sauh Keadilan Berlabuh untuk Awak Kapal Perikanan Indonesia Read More »

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA LOMBOK TIMUR

SBMI NTB Desak Pemda Lombok Timur Tindaklanjuti Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia

Advokasi, Kebijakan, Saat Bekerja /

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah konkret atas kasus kematian seorang pekerja migran asal Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, yang diduga menjadi korban kekerasan setelah diberangkatkan secara non-prosedural. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD, Disnakertrans, Bappeda, dan BPKAD Lombok Timur, SBMI

SBMI NTB Desak Pemda Lombok Timur Tindaklanjuti Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia Read More »

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA LOMBOK TIMUR

DPC SBMI Lombok Timur Dorong Pemerintah Daerah Anggarkan Sosialisasi Peraturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Kebijakan, Kegiatan, Sebelum Bekerja /

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lombok Timur mendesak pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran khusus bagi sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran

DPC SBMI Lombok Timur Dorong Pemerintah Daerah Anggarkan Sosialisasi Peraturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Read More »

SBMI APRESIASI LANGKAH PEMERINTAH PEMALANG DALAM PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PEMALANG DARI JEPANG

SBMI Apresiasi Langkah Bupati Pemalang Pulangkan Pekerja Migran Indonesia dari Jepang dengan Dana Darurat Daerah

Advokasi, Headline, Saat Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 23 September 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Pemalang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang telah mengambil langkah cepat dan responsif dengan memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pemalang dari Jepang karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit Ishinomaki, Jepang dengan menggunakan Dana Darurat Daerah. Hal ini

SBMI Apresiasi Langkah Bupati Pemalang Pulangkan Pekerja Migran Indonesia dari Jepang dengan Dana Darurat Daerah Read More »

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government

SBMI: Korupsi yang Mengakar, Kriminalisasi Korban dan Pembela, dan Buruknya Penanganan TPPO, Harus Jadi Alarm Serius

Advokasi, Headline, Kebijakan, Siaran Pers /

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government Jakarta, 1 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menanggapi Trafficking in Persons (TIP) Report 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kembali menyoroti lemahnya respon Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan itu menegaskan bahwa “korupsi yang endemik dan keterlibatan

SBMI: Korupsi yang Mengakar, Kriminalisasi Korban dan Pembela, dan Buruknya Penanganan TPPO, Harus Jadi Alarm Serius Read More »

SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI

Advokasi, Headline, Kebijakan, Sebelum Bekerja /

Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menjadi panelis dalam forum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia bersama dengan Unicef pada Senin (29/09/25) di Jakarta Selatan. Forum ini diselenggarakan guna membahas RANHAM generasi ke-VI yang akan menggantikan RANHAM generasi ke-V yang akan selesai pada Desember

SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI Read More »

SBMI bersama DFW Indonesia Seret Kasus Eksploitasi ABK ke Komnas HAM: Dorong Penjaga HAM Independen Bergerak

SBMI bersama DFW Indonesia Seret Kasus Eksploitasi ABK ke Komnas HAM: Dorong Penjaga HAM Independen Bergerak

Advokasi, Headline, Saat Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 25 September 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ini terkait eksploitasi dan kekerasan terhadap delapan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal perikanan KM Mitra Usaha

SBMI bersama DFW Indonesia Seret Kasus Eksploitasi ABK ke Komnas HAM: Dorong Penjaga HAM Independen Bergerak Read More »

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV Desak Pelindungan Daulat Rakyat

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV: Desak Pelindungan Daulat Rakyat

Advokasi, Headline, Kebijakan, Sebelum Bekerja, Sorotan /

Sumba, Nusa Tenggara Timur – Jika iklim adalah orang, mungkin ia sudah berteriak minta tolong sambil mengibarkan bendera putih. Sayangnya, teriakan itu sering tertutup suara mesin industri, proyek tambang, dan tepuk tangan para oligarki yang sibuk menghitung laba. Sementara di desa-desa, rakyat justru sibuk menghitung sisa hasil panen yang makin tipis, sebelum akhirnya mengemasi tas

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV: Desak Pelindungan Daulat Rakyat Read More »

Respon Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI atas Reshuffle Menteri KP2MI

Advokasi, Headline, Kebijakan /

Siaran Pers  [Jakarta, 22 September 2025] – Merespon reshuffle Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI yang diumumkan pada tanggal 8 September lalu, Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI menyerukan agar reshuffle ini tidak boleh mengurangi dan mengubah komitmen dan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia (PMI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Respon Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI atas Reshuffle Menteri KP2MI Read More »

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA MALANG

Putusan Kasus TPPO Mengecewakan: Penegakan Hukum TPPO Masih Lemah, Korban Terabaikan dan belum Mendapat Keadilan

Advokasi, Headline, Sebelum Bekerja, Siaran Pers /

Malang, 11 September 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Malang menyatakan kekecewaan atas putusan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 1. 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg atas Nama Hermin Naning Rahayu, 2. 127/Pid.Sus/2025 PN Mlg atas nama Dian Permana Putra dan 3. 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg atas

Putusan Kasus TPPO Mengecewakan: Penegakan Hukum TPPO Masih Lemah, Korban Terabaikan dan belum Mendapat Keadilan Read More »